Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 104
Hal itu tak lain lantaran kondisi cashflow perusahaan dan daya tahan perusahaan secara umum
terbatas sejak awal pandemi.
"Relaksasi Jamsostek sudah kita tunggu sejak awal pandemi, karena awal pandemi secara umum
daya tahan dan kemampuan perusahaan terbatas. Buat lanjutkan usaha saja sulit. Kebijakan ini
jadi angin segar dalam dunia usaha jalankan usahanya, hingga akhirnya mencegah PHK dan
menekan pengangguran," kata Dipa saat Preskon sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama
bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta, pada Rabu (9/9).
Dipa menambahkan, adanya pandemi membuat cashflow perusahaan hingga produksi
berkurang. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kewajiban dari perusahaan di antaranya
dalam memenuhi iuran BPJamsostek.
Dipa berharap agar kebijakan yang dinilai sangat baik ini dapat dipertahankan atau diperpanjang
hingga 2021 atau lebih. Hal itu mengingat bahwa dampak ekonomi dari pandemi ini belum akan
selesai di 2020 bahkan berlanjut di 2021.
"Diperkirakan dampak ekonomi dari pandemi ini belum akan selesai pada 2020 atau masih
berlanjut di 2021. Kami berharap program ini dipertahankan sampai 2021 atau lebih," ungkap
Dipa.
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan dengan keringanan iuran 99%
dan relaksasi pembayaran, dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam
memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam
penyebaran COVID-19.
"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," kata Ida..
103
