Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Corona Virus
Disease (Covid-19), pada Senin (31/8/2020) lalu.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjamin tidak ada pengurangan manfaat
dari relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan .

"Jadi yang direlaksasi pembayarannya, manfaatnya tidak direlaksasi. Manfaatnya tetap seperti
biasa," kata Menaker dalam acara sosialisasi PP No 49 Tahun 2020 di kantor Kemnaker, Jakarta,
Rabu (9/9/2020).

Ida mengatakan PP tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta,
kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial
ketenagakerjaan.

"PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi
nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 ," ujar Menaker Ida di Kemnaker, Jakarta,
Rabu (8/9/2020).

Dengan adanya PP tersebut, perusahaan diberikan kelonggaran batas waktu iuran 4 jaminan
sosial yang di cover BPJS Ketenagakerjaan .

Diantaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari
tua (JHT) dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan yang semula harus dibayar pada tanggal
15 menjadi tanggal 30 di bulan berikutnya.
PP tersebut juga mengatur keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban
iuran setiap bulan, serta penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari
kewajiban setiap bulan.

"Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan
Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021," katanya.

Untuk memperoleh relaksasi, berdasarkan pasal 13 ayat (1) mensyaratkan pemberi kerja,
peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum bulan
Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai
bulan Juli 2020.

"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk
memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan," katanya.

Menaker berharap PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan
jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sekaligus meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar
iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran COVID-19.
"Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam
bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan," ujarnya..

98