Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 98
Judul Iuran BPJS Ketenagakerjaan Direlaksasi, Menaker Jamin Tak Ada
Pengurangan Manfaat Jaminan
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/09/09/iuran-bpjs-
ketenagakerjaan-direlaksasi-menaker-jamin-tak-ada-pengurangan-
manfaat-jaminan
Jurnalis Larasati Dyah Utami
Tanggal 2020-09-09 21:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Jadi yang direlaksasi pembayarannya, manfaatnya tidak
direlaksasi. Manfaatnya tetap seperti biasa
negative - Ida Fauziyah (Menaker) PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa
terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan
sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial
ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat
memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana
operasional perusahaan
Ringkasan
Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020
tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bencana non alam
penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada Senin (31/8/2020) lalu.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjamin tidak ada pengurangan manfaat
dari relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan .
IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN DIRELAKSASI, MENAKER JAMIN TAK ADA
PENGURANGAN MANFAAT JAMINAN
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami , JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran
97
