Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Fauziyah dalam sambutan di acara sosialisasi kebijakan itu di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta pada Rabu. PP Nomor 49 Tahun 2020 itu sebelumnya telah
ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (31/8) pekan lalu untuk memberikan
perlindungan bagi pekerja dan perusahaan saat pandemi COVID-19 memberikan dampak
terhadap perekonomian. Terkait kebijakan tersebut, Menaker Ida meminta kepada jajaran di
BPJS Ketenagakerjaan untuk berkoordinasi menyosialisasikan peraturan itu kepada seluruh
pemangku kepentingan termasuk pekerja dan pemberi kerja.

"Saya berharap dengan pemberlakuan peraturan pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi
seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan, meringankan beban pemberi
kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran," tegas Ida.

Berdasarkan PP tersebut terdapat jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yaitu
kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan iuran jaminan kematian
(JKM) sebesar 99 persen. Hal itu berarti peserta atau pemberi kerja hanya harus berkewajiban
membayar sebesar satu persen dari total iuran. Sementara itu jaminan pensiun (JP) diberikan
penundaan iuran sebesar 99 persen yang berarti peserta dan pemberi kerja hanya harus
membayar satu persen dan sisanya dapat dibayar bertahap atau sekaligus beberapa waktu ke
depan.

Selain itu, diputuskan juga akan diadakan relaksasi denda iuran dari dua persen menjadi 0,5
persen selama masa relaksasi berlangsung. Bagi yang ingin mendapatkan keringanan iuran JKK
dan JKM harus memenuhi syarat bagi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah yang
sudah menjadi peserta harus melunasi pembayaran iuran hingga Juli 2020. Bagi mereka yang
baru menjadi peserta harus membayar iuran dua bulan pertama dan membayar satu persen
selama masa relaksasi.

Bagi penundaan jaminan pensiun, peserta harus melunasi iuran sampai dengan Juli 2020 dan
mengajukan permohonan. Untuk perusahaan mikro dan kecil dapat mengajukan permohonan
langsung ke BPJS Ketenagakerjaan dan bisa langsung disetujui, sementara perusahaan besar
dan menengah harus menyertakan data penurunan omset lebih dari 30 persen.

156