Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 152
RELAKSASI IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERLAMBAT? INI PENJELASAN
MENAKER
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan alasan Pemerintah baru
menerbitkan PP 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan pada September ini, sebab Pemerintah menetapkan relaksasi iuran itu menjadi
6 bulan, yang tadinya hanya 3 bulan.
"Jadi kalau disampaikan kami teman-teman pengusaha dan pekerja menunggu sejak bulan
Maret- April, kenapa baru turun sekarang? memang turunnya sekarang tapi masa relaksasinya
lebih panjang jadi kalau dihitung-hitung pelaksanaannya itu kira-kira bulan Maret atau bulan
April pada waktu itu kita rencanakan hanya 3 bulan tapi sekarang relaksasi diberikan selama 6
bulan," jelas Ida di Jakarta, Rabu (9/9/2020).
Lanjut Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan
melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut.
Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan
kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT) dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan.
Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.
Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan.
Ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap
bulan. Demikian, ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial
ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai bulan Januari 2021.
"Ini bener-bener istimewa diberikan relaksasinya 99 persen hari ini kita luncurkan kita
sosialisasikan," ungkapnya.
Sehingga untuk memperoleh relaksasi, berdasarkan pasal 13 ayat (1) mensyaratkan pemberi
kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum bulan
Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai
bulan Juli 2020.
"Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk
memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan," katanya.
Begitupun bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang
telah melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat
kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran
JKK dan iuran JKM berikutnya.
Pemerintah memberikan keringanan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan
Kematian (JKM) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Adapun keringanan iuran JKK
dan JKM diberikan sebesar 99 persen, sehingga iuran menjadi satu persen.
Hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah NO 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease
2019 (Covid-19).
"Keringanan Iuran JKK diberikan sebesar 99 persen, sehingga Iuran JKK menjadi 1 persen) dari
Iuran JKK," mengutip pasal 5 PP tersebut, Rabu (9/9/2020).
151
