Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Dengan rasio klaim JKK sekitar 26 persen dan JKM sekitar 30 persen, Timboel menilai penurunan
pendapatan iuran masih dapat diatasi oleh badan tersebut. "Maka pengenaan keringanan iuran
JKK dan JKM untuk seluruh perusahaan tidak akan mengganggu kesinambungan
penyelenggaraan program," ujar Timboel, Selasa, 8 September 2020.

Dalam laporan keuangan BP Jamsostek tahun 2019 ( audited ), penerimaan iuran selalu lebih
tinggi dari pembayaran manfaat bagi peserta. Rinciannya yaitu sebagai berikut: 1. JKK dengan
iuran Rp 5,9 triliun dan pembayaran manfaat Rp 1,5 triliun (25 persen) untuk 182 ribu klaim 2.
JKM dengan iuran Rp 2,8 triliun dan pembayaran manfaat Rp 862 miliar (30 persen) untuk 31
ribu klaim 3. JHT dengan iuran Rp 47,4 triliun dan pembayaran manfaat Rp 27 triliun (56 persen)
untuk 1,9 juta klaim 4. JP dengan iuran Rp 17,2 triliun dan pembayaran manfaat Rp 196 miliar
(1,1 persen) untuk 39 ribu klaim.

Dana iuran yang selalu melebihi klaim ini membuat surplus operasi pengelolaan program di BP
Jamsostek meningkat. Dari Rp 26 miliar pada 2018 menjadi Rp 256 miliar pada 2019. Namun,
surplus tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk alias pemerintah
turun, dari Rp 469 miliar menjadi Rp 318 miliar.
Meski demikian, Agus mengatakan BP Jamsostek sangat mencermati kondisi ketahanan dana di
tengah relaksasi iuran ini. Menurut dia, perusahaan sudah mempersiapkan dana sejak April 2020,
jauh sebelum PP 49 Tahun 2020 terbit. Tujuannya adalah untuk menjaga arus kas saat nanti
diberlakukan relaksasi yang menimbulkan penurunan iuran peserta. "Insyaallah tidak akan
menganggu likuiditas program BP Jamsostek," kata dia.

FAJAR PEBRIANTO .

147