Page 146 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 146
ANGIN SEGAR DARI DISKON CANTIK IURAN BP JAMSOSTEK
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat melontarkan candaan soal
besaran relaksasi iuran BP Jamsostek yang resmi ditetapkan pemerintah hari ini, Rabu, 9
September 2020.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyampaikan penjelasan terkait program subsidi
pemerintah kepada pekerja dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Komisi IX DPR di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2020. RDP tersebut diantaranya membahas
program subsidi pemerintah kepada pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta dan evaluasi aturan
hukum ketentuan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu peserta selama pandemi COVID-19.
TEMPO/Tony Hartawan Menurut dia, angka 9 ini cocok dengan diskon 99 persen yang diberikan
pemerintah sebagai bentuk relaksasi iuran ketenagakerjaan tersebut. Relaksasi ini tertuang
dalam PP 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. "Memang luar biasa, tanggalnya
menyesuaikan," kata dia dalam acara di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam acara ini, perwakilan dunia usaha sempat menyampaikan bahwa relaksasi ini sebenarnya
sudah mereka nantikan sejak awal pandemi Covid-19 , Maret 2020. Mendengar itu, Ida
mengakui saat itu memang pemerintah sudah berencana memberikan relaksasi iuran selama
tiga bulan saja. Namun, keputusan itu ditunda sampai akhirnya terbit PP 49 Tahun 2020. Tapi
kini, Ida menyebut relaksasi yang diberikan justru lebih lama, yaitu 6 bulan, dari Agustus 2020
sampai Januari 2021. "Jadi mundur tapi maju, atau maju tapi mundur," kata Ida sambil
berseloroh lagi.
Di sisi lain, sejak beberapa hari terakhir ini, Direktur Utama BP Jamsostek atau BPJS
Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengaku hampir setiap hari menjadi sasaran pertanyaan
sejumlah pihak. Pertanyaannya sama yaitu kapan PP untuk relaksasi iuran BP Jamsostek terbit.
"Saya kira hari ini jawabannya," kata Direktur Utama BP Jamsostek ini dalam acara sosialisasi di
Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu, 9 September 2020.
Agus mengatakan relaksasi ini bertujuan untuk menjaga agar dunia usaha bisa tetap tumbuh di
tengah pandemi Covid-19. Menurut dia, ini adalah insentif lanjutan, setelah sebelumnya, pekerja
BP Jamsostek yang dapat bantuan subsidi gaji.
Lebih lanjut, PP ini berisi 29 pasal dan lima bab. Untuk diketahui, saat ini ada empat jenis peserta
BP Jamsostek yaitu penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran.
Total ada empat jenis jaminan atau program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
Secara umum, rincian dari program BP Jamsostek saat ini adalah sebagai berikut: 1. Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) Penerima Upah: 0,24 persen sampai 1,74 persen Bukan Penerima Upah:
1 persen Pekerja Migran Rp 370 ribu Jasa Konstruksi: 0,21 persen 2. Jaminan Kematian (JKM)
Penerima Upah: 0,3 persen Bukan Penerima Upah: Rp 6.800 Pekerja Migran Rp 370 ribu Jasa
Konstruksi: 0,21 persen 3. Jaminan Hari Tua (JHT) Penerima Upah: 5,7 persen Bukan Penerima
Upah: 2 persen Pekerja Migran Rp 105 sampai Rp 600 ribu 4. Jaminan Pensiun (JP) Penerima
Upah: 1 persen pekerja dan 2 persen perusahaan Adapun bentuk relaksasi yang diberikan
pemerintah ada tiga macam. Pertama adalah kelonggaran pembayaran semua jenis jaminan.
Dalam aturan yang lama, iuran wajib dibayarkan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya.
Tapi kini diberi keringanan sampai tanggal 30.
Kedua adalah keringanan iuran JKK dan JKM. Setelah jadwal pembayaran diundur, kini besar
iuran pun juga dapat diskon. Tak tanggung-tanggung, sampai 99 persen. Diskon ini khusus
berlaku untuk JKK dan JKM saja. Mereka yang mendapatkannya adalah penerima upah, bukan
penerima upah, dan jasa konstruksi.
145
