Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Judul Menaker Ancam Sanksi Manipulasi Data Pekerja Penerima BLT
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg13
Jurnalis Arbi
Tanggal 2020-09-09 14:23:28
Ukuran 93x133mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 16.740.000

News Value Rp 50.220.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Me-naker) Ida Fauziyah mengingatkan agarpcimberi kerja
memberikan data yang benar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi
bagi yang tidak melakukannya. "Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan
data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,"kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Menaker Ida menegaskan ketentuan sanksi jika memberi informasi yang tidak benar itu sudah
tertuang dalam pasal 8 di Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, Ida juga mengingatkan kepada pemberi kerja
yang tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU), tapi tetap menerimanya
wajib untuk mengembalikan subsidi tersebut kepada kas negara.

MENAKER ANCAM SANKSI MANIPULASI DATA PEKERJA PENERIMA BLT

Menteri Ketenagakerjaan (Me-naker) Ida Fauziyah mengingatkan agarpcimberi kerja
memberikan data yang benar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi
bagi yang tidak melakukannya. "Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan
data yang sebenarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,"kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Menaker Ida menegaskan ketentuan sanksi jika memberi informasi yang tidak benar itu sudah
tertuang dalam pasal 8 di Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, Ida juga mengingatkan kepada pemberi kerja
yang tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU), tapi tetap menerimanya
wajib untuk mengembalikan subsidi tersebut kepada kas negara.

Beberapa syarat menjadi menerima BSU, antara lain adalah berstatus Warga Negara Indonesia
(WNI), merupakan pekerja penerima upah, tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan
per Juni 2020, gaji yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta serta memiliki rekening yang aktif. Per
Senin (7/9), pemerintah sudah menyalurkan subsidi gaji kepada 2.311.237 orang dari 2,5 juta
215