Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020

Ida menuturkan, penyaluran bantuan tersebut dibagi menjadi 4 batch. Batch pertama sudah
dilaksanakan dan penyalurannya sudah hampir 100 persen kepada 2.479.274 pegawai.
Sementara batch kedua sudah disalurkan kepada 2.383.255 pegawai dan itu sudah hampir 40
persen dari total target pekerja yang akan dapat bantuan.

Sementara batch tiga masih dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Dan batch empat akan dilakukan hingga nantinya selesai disalurkan pada akhir
2020.

"Penyaluran dilakukan secara bertahap, sekali lagi kami ingin sampaikan, seperti yang
disampaikan Pak Alex, prinsip kehati-hatian yang kami selalu lakukan," kata Ida.
Sementara, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan proses validasi harus benar-
benar dilakukan secara serius agar tepat sasaran. Ia pun menyampaikan, proses penyaluran
secara bertahap tepat dilakukan agar validasi berjalan maksimal.

"Ini kenapa harus dilakukan bertahap (penyaluran)? karena kita harus lakukan validasi siapa
yang melakukan, apakah kemenaker, data yang digunakan untuk bayar SBU , data dari BPJS
Ketenagakerjaan, mereka yang berikan data karena dapat data dari perusahaan-perusahaan
yang bayar iuran, sehingga pihak perusahaan laporkan ke BPJS ketenagakerjaan," kata dia.

Alex pun menyebut, pemutakhiran data pun harus dilakukan . Sehingga KPK menyarankan
kepada Kemenaker untuk memberikan jenjang tambahan dalam proses verifikasi yakni adanya
surat keterangan Surat Pemberitahuan Pajak.

"Kami sampaikan itu harus dipatenkan dengan SPT surat pemberitahuan pajak, apakah benar
perusahaan-perusahaan itu dilaporkan oleh perusahaan pajaknya upahnya di bawah 5 juta.
Kita sampaikan supaya data itu dipatenkan," pungkasnya.

Kemnaker KPK Hukum Subsidi Gaji News2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.273.

220