Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 224
Judul KPK Minta Data Penerima Bantuan Upah Dipadankan Dengan SPT
Pajak
Nama Media aktual.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://aktual.com/kpk-minta-data-penerima-bantuan-upah-
dipadankan-dengan-spt-pajak/
Jurnalis Asad Syamsul Abidin
Tanggal 2020-09-09 13:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar data penerima bantuan
pemerintah berbentuk subsidi upah sebanyak Rp600 ribu dipadankan dengan data Surat
Pemberitahuan (SPT) Pajak.
KPK MINTA DATA PENERIMA BANTUAN UPAH DIPADANKAN DENGAN SPT PAJAK
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar data penerima bantuan
pemerintah berbentuk subsidi upah sebanyak Rp600 ribu dipadankan dengan data Surat
Pemberitahuan (SPT) Pajak.
"Agar data valid, KPK menyarankan agar data harus dipadankan dengan SPT atau surat
pemberitahuan tahunan pajak, apakah benar perusahaan melaporkan pajaknya untuk pegawai
yang upahnya di bawah Rp5 juta per bulan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam
konferensi pers bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di Gedung KPK, Jakarta,
Rabu (9/9).
Program subsidi upah itu diluncurkan pada 27 Agustus 2020, yaitu bantuan senilai Rp2,4 juta
untuk empat bulan bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan.
Penyalurannya dibagi dua, yaitu Rp1,2 juta untuk dua bulan pertama, dan pencairan selanjutnya
di dua bulan berikutnya juga senilai Rp1,2 juta.
Terdapat 15,7 juta orang yang ditargetkan menjadi penerima bantuan dengan syarat WNI yang
dibuktikan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rp5
juta serta memiliki rekening bank aktif.
Selanjutnya, KPK juga meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan memadankan data dari BPJS
Ketenagakerjaan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
223
