Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 226

Judul               Ada Sanksi bagi Pemberi Data yang Salah untuk Subsidi Gaji
                Nama Media          koran-jakarta.com
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         http://www.koran-jakarta.com/ada-sanksi-bagi-pemberi-data-yang-
                                    salah-untuk-subsidi-gaji/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-09-09 13:09:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan agar pemberi kerja
              memberikan data yang sebenar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi
              bagi yang tidak melakukannya.



              ADA SANKSI BAGI PEMBERI DATA YANG SALAH UNTUK SUBSIDI GAJI

              JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan agar pemberi kerja
              memberikan data yang sebenar-benarnya untuk program subsidi gaji karena ada ancaman sanksi
              bagi yang tidak melakukannya.

              "Kami  ingatkan  bahwa  pemberi  kerja  yang  tidak  memberikan  data  yang  sebenarnya  akan
              dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan,"  kata  Menaker  dalam  konferensi  pers
              virtual bersama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) di Jakarta, Selasa (8/9).
              Menaker  menegaskan  ketentuan  sanksi  jika  memberi  informasi  yang  tidak  benar  itu  sudah
              tertuang  dalam  Pasal  8  di  Permenaker  Nomor  14  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pemberian
              Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak
              Covid-19.
              Selain itu, Ida mengingatkan kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat mendapatkan
              bantuan  subsidi  upah  (BSU),  tapi  tetap  menerimanya  wajib  untuk  mengembalikan  subsidi
              tersebut kepada kas negara.

              Beberapa syarat menjadi menerima BSU, antara lain adalah berstatus Warga Negara Indonesia
              (WNI), merupakan pekerja penerima upah, tercatat sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan
              per Juni 2020, gaji yang dilaporkan di bawah 5 juta rupiah serta memiliki rekening yang aktif.

              Per Senin (7/9), pemerintah sudah menyalurkan subsidi gaji kepada 2.311.237 orang dari 2,5
              juta pekerja yang lolos verifikasi di tahap I dan 1.386.059 orang dari 3 juta pekerja yang masuk
              dalam tahap II.



                                                           225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231