Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 230
Judul Jangan Macam-macam, Setor Rekening BLT Palsu Bisa Dipenjara!
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read303303/jangan-macam-macam-
setor-rekening-blt-palsu-bisa-dipenjara
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2020-09-09 12:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah mengingatkan kepada HRD perusahaan yang setor rekening palsu ke BPJS
Ketenagakerjaan untuk keperluan bantuan langsung tunai (BLT) karyawan bakal diberikan
sanksi tegas hingga dijebloskan ke penjara. Sebab itu, jangan main-main.
JANGAN MACAM-MACAM, SETOR REKENING BLT PALSU BISA DIPENJARA!
Pemerintah mengingatkan kepada HRD perusahaan yang setor rekening palsu ke BPJS
Ketenagakerjaan untuk keperluan bantuan langsung tunai (BLT) karyawan bakal diberikan
sanksi tegas hingga dijebloskan ke penjara. Sebab itu, jangan main-main.
"Kami ingatkan pemberi kerja yang tidak memberikan data yang sebenarnya dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah saat konferensi pers virtual Penyerahan Data Calon Penerima Subsidi Gaji/Upah Tahap
III di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Tidak hanya itu, bagi karyawan yang tidak berhak, tapi menerima BLT maka sesuai aturan yang
tertuang dalam Permenaker 14 Tahun 2020 wajib dikembalikan.
Sebagai informasi hari ini (8/9/2020), dilangsungkan serah terima data calon penerima bantuan
subsidi gaji/upah (BSU) tahap III dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemenaker.
Adapun jumlah data calon penerima BLT subsidi gaji/upah yang diserahkan sebanyak 3,5 juta.
Serah terima data ini merupakan lanjutan serta pelengkap data penerima BSU yang telah
disalurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya.
"Mekanisme penyaluran BSU tahap III masih sama dengan tahap sebelumnya. Dimana data yang
telah diserahterimakan akan dilakukan checklist oleh Kemnaker terlebih dahulu yang
membutuhkan waktu empat hari sebelum nantinya diproses oleh KPPN dan Bank Penyalur," ujar
Menaker.
229
