Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 235
Kemudian, bagi peserta PU yang bekerja di instansi/perusahaan dengan tingkat risiko sedang,
hanya membayar 0,0089% atau hanya 1% dari besaran iuran sebelumnya yakni 0,89% dari
upah sebulan.
Selanjutnya, bagi peserta PU yang bekerja di instansi/perusahaan dengan tingkat risiko tinggi,
hanya membayar 0,0127% atau hanya 1% dari besaran iuran sebelumnya yakni 1,27% dari
upah sebulan. Bagi peserta PU yang bekerja di instansi/perusahaan dengan tingkat risiko sangat
tinggi, hanya membayar 0,0174% atau hanya 1% dari besaran iuran sebelumnya yakni 1,74%
dari upah sebulan.
Sementara, bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) atau pekerja mandiri hanya membayar
1% dari besaran iuran yang tercantum dalam lampiran II PP nomor 44 tahun 2015. Sebagai
contoh, bagi PBPU yang berpenghasilan Rp 4.200.000-4.699.000 yang sebelumnya harus
membayar iuran JKK Rp 44.500/bulan, kini hanya perlu membayar Rp 445/bulan. Untuk
ketentuan keringanan iuran JKK bagi pekerja lepas atau kontrak dapat dilihat dalam pasal 8 PP
tersebut.
3. Keringanan Iuran JKM Dalam pasal 9 PP tersebut, pemerintah menetapkan keringanan iuran
JKM. Dalam pasal 10, peserta PU hanya perlu membayar 0,0030% dari upah sebulan, atau hanya
1% dari besaran iuran sebelumnya yakni 0,30% dari upah sebulan.
Sementara, di pasal 11, PBPU hanya perlu membayar Rp 68 iuran JKM, atau hanya 1% dari
besaran iuran sebelumnya yakni Rp 6.800 per bulan.
Untuk ketentuan keringanan iuran JKM bagi pekerja lepas atau kontrak dapat dilihat dalam pasal
12 PP tersebut.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
4. Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran JP Dalam pasal 17 PP tersebut, pemerintah
memberikan keringanan atau penundaan pembayaran sebagian iuran JP bagi pemberi kerja. Di
pasal 17 ayat (2), pemberi kerja dapat menunda pembayaran sebagian iuran JP, atau menunda
1% pembayaran iuran JP. Pelunasannya paling lambat tanggal 15 Mei 2021, dan diselesaikan
paling lambat tanggal 15 April 2022.
Adapun syarat untuk menunda itu dibedakan berdasarkan klasifikasi usaha. Bagi usaha kelas
menengah dan besar dapat menikmati penundaaan apabila penurunan omzet/pendapatannya
sebulan lebih dari 30% akibat pandemi COVID-19. Penurunan itu harus dibuktikan dengan surat
pernyataan yang disampaikan per bulan sejak Februari 2020.
Pengusaha tersebut juga harus sudah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta di BPJS
Ketenagakerjaan sebelum Agustus 2020, dan harus melunasi iuran JP sampai Juli 2020. Atau,
pengusaha baru mendaftarkan pekerjanya setelah Juli 2020, maka harus membayar sebagian
iuran paling lambat 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat 15 April 2022.
Bagi pengusaha mikro dan kecil juga ditetapkan persyaratan yang sama.
5. Keringanan Denda Dalam pasal 23 PP tersebut, denda atas keterlambatan pembayaran iuran
hanya dikenakan 0,5% untuk setiap bulan keterlambatan. Sementara, dalam PP nomor 44 tahun
2015 denda yang dikenakan ialah sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.
Selama masa penyesuaian ini, manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima
peserta tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Seluruh keringanan ini sudah berlaku sejak diundangkannya PP tersebut, yakni pada tanggal 1
September 2020. (ara/ara) .
234
