Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 234

Judul               5 Keringanan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Selama Pandemi, Cek Nih!
                Nama Media          detik.com
                Newstrend           Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5165678/5-
                                    keringanan-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-selama-pandemi-cek-nih
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-09-09 12:22:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Ringkasan

              Pemerintah menerbitkan aturan keringanan iuran  BPJS Ketenagakerjaan  selama pandemi virus
              Corona (COVID-19). Aturan itu diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49
              tahun 2020 yang berisi kelonggaran batas waktu pembayaran iuran, keringanan, dan penundaan
              pembayaran.

              5 KERINGANAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN SELAMA PANDEMI, CEK NIH!

              Jakarta  -  Pemerintah menerbitkan aturan keringanan iuran  BPJS Ketenagakerjaan  selama
              pandemi virus Corona (COVID-19). Aturan itu diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah
              (PP) nomor 49 tahun 2020 yang berisi kelonggaran batas waktu pembayaran iuran, keringanan,
              dan penundaan pembayaran.

              Adapun  iuran  program  jaminan  sosial  ketenagakerjaan  yang  dimaksud  adalah  iuran  jaminan
              kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun
              (JP). Berikut daftar keringanan yang dikutip  detikcom  dari PP nomor 49 tahun 2020, Rabu
              (9/9/2020):

              1.  Kelonggaran  Batas  Waktu  Pembayaran    Dalam  pasal  4  ayat  (1)  PP  tersebut,  pemerintah
              menetapkan kelonggaran batas waktu pembayaran bagi iuran JKK, JKM, JHT, dan JP. Dari yang
              sebelumnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, kini dilonggarkan menjadi paling lambat
              setiap tanggal 30 bulan berikutnya. Dalam pasal 4 ayat (2), apabila tanggal 30 bulan berikutnya
              jatuh pada hari libur, maka iuran harus dibayarkan pada hari kerja sebelum tanggal 30.

              2. Keringanan Iuran JKK  PP nomor 49 tahun 2020 ini juga menetapkan keringanan iuran JKK
              seperti yang tertuang dalam pasal 6 PP tersebut. Bagi peserta penerima upah (PU) atau pegawai
              dari suatu instansi/perusahaan diberikan keringanan sesuai kategori tingkat risiko kerja.


              Bagi peserta PU yang bekerja di instansi/perusahaan dengan tingkat risiko sangat rendah, maka
              hanya membayar 0,0024% dari upah sebulan atau hanya 1% dari besaran iuran sebelumnya
              yakni 0,24% dari upah sebulan.

              Lalu, bagi peserta PU yang bekerja di instansi/perusahaan dengan tingkat risiko rendah, hanya
              membayar 0,0054% dari upah sebulan atau hanya 1% dari besaran iuran sebelumnya yakni
              0,54% dari upah sebulan.


                                                           233
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239