Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 229
pekerjaan formal, sedangkan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada di DTKS, jadi kita
pastikan tidak terima subsidi upah," ungkap Alexander.
Namun, Alexander mengakui mungkin saja penerima subsidi upah juga menerima bansos dalam
bentuk lain.
"Tapi apakah terima bansos lain. Bisa saja, karena pemerintah daerah juga melakukan
pendataan lewat RT atau RW bisa saja menerima misalnya bantuan beras, ini yang kami
sampaikan agar jangan sampai ada orang menerima bantuan berkali-kali dari berbagai sumber,
tapi ada yang tidak menerima sama sekali, lagi-lagi ini soal data penerima bantuan," ujar Alex.
KPK, menurut Alex, juga mendukung subsidi upah yang dilakukan secara bertahap. Untuk batch
1 sudah disalurkan subsidi bagi 2,4 juta pekerja dan untuk batch 2 telah tersalur 2,38 juta
pekerja, sedangkan batch 3 masih diverifikasi datanya.
"Kami berharap bisa berjalan validasi terhadap data dan ini baru batch ke-2 dan mungkin rencana
sampai akhir 15,7 juta pekerja itu betul-betul dipastikan berhak menerima subsidi upah sejumlah
Rp600 ribu per bulannya," kata Alexander.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bila pemberi kerja tidak
memberikan data sebenarnya, pemberi kerja akan dikenakan sanksi.
"Sementara kalau penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan, maka wajib mengembalikan
bantuan ke rekening kas negara," kata Ida.
Menurut Ida, realisasi penyaluran subsidi dilakukan secara bertahap batch 1, 2, dan saat ini
menjelang batch 3 sedang dalam proses validasi BPJS ketenagakerjaan.
"Subsidi dilakukan oleh bank himbara maupun di luar himbara. Batch 1 tersalur melalui bank
himbara 99,6 persen, di luar bank himbara 98,7 persen, sedangkan batch 2 tersalur melalui bank
himbara 99,8 persen, dan di luar bank himbara 52,07 persen, sisanya masih dalam proses
penyaluran," ungkap Ida.
Presiden Jokowi sebelumnya sempat menyatakan program subsidi upah ini juga akan dilanjutkan
pada 2021.
.
228
