Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 SEPTEMBER 2020
P. 228
Judul KPK minta data penerima bantuan upah dipadankan dengan SPT pajak
Nama Media antaranews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1715470/kpk-minta-data-
penerima-bantuan-upah-dipadankan-dengan-spt-pajak
Jurnalis Desca Lidya Natalia
Tanggal 2020-09-09 12:48:37
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar data penerima bantuan pemerintah
berbentuk subsidi upah sebanyak Rp600 ribu dipadankan dengan data Surat Pemberitahuan
(SPT) Pajak.
KPK MINTA DATA PENERIMA BANTUAN UPAH DIPADANKAN DENGAN SPT PAJAK
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar data penerima bantuan pemerintah
berbentuk subsidi upah sebanyak Rp600 ribu dipadankan dengan data Surat Pemberitahuan
(SPT) Pajak.
"Agar data valid, atau surat pemberitahuan tahunan pajak, apakah benar perusahaan
melaporkan pajaknya untuk pegawai yang upahnya di bawah Rp5 juta per bulan," kata Wakil
Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.
Program subsidi upah itu diluncurkan pada 27 Agustus 2020, yaitu bantuan senilai Rp2,4 juta
untuk empat bulan bagi pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan.
Penyalurannya dibagi dua, yaitu Rp1,2 juta untuk dua bulan pertama, dan pencairan selanjutnya
di dua bulan berikutnya juga senilai Rp1,2 juta.
Terdapat 15,7 juta orang yang ditargetkan menjadi penerima bantuan dengan syarat WNI yang
dibuktikan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran sampai Juni 2020, mendapat gaji/upah di bawah Rp5
juta serta memiliki rekening bank aktif.
Selanjutnya, KPK juga meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan memadankan data dari BPJS
Ketenagakerjaan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
"Apakah pegawai-pegawai yang menerima ini, juga menerima batuan langsung tunai dari
Kemensos. Kami sampaikan basis datanya berbeda karena Kemensos itu dari DTKS, sedangkan
penerima bantuan upah dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang DTKS itu praktis tidak punya
227
