Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

GURU NGAJI DAN HONORER HARUSNYA SEJAK AWAL COVID-19 DAPAT
PERHATIAN
Pemerintah berencana memberikan bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) seperti para pekerja
atau buruh. Rencananya, subsidi upah sebagai solusi atas dampak pandemi Covid-19 ini
diambilkan dari sisa dana BSU pekerja yang tidak terserap.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dari target BSU sebesar 15,7 juta pekerja,
ternyata data yang masuk ke Kemenaker hanya 12,4 juta pekerja yang menerima. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, setelah mendengar aspirasi dari para guru honorer,
sisa dana subsidi upah yang tidak terpakai akan disalurkan kepada guru honorer dan guru ngaji.

Ida mengatakan, subsidi untuk guru honorer akan ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara guru ngaji akan ditangani Kementerian Agama. Adapun
dana subsidi gaji guru honorer dan guru ngaji akan diambil dari sisa dana BSU yang tidak
terpakai.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, memang
sudah seharusnya guru ngaji dan honorer mendapatkan perlakuan yang sama. "Mereka juga
bagian dari kelompok masyarakat yang perlu diperhatikan dan terdampak Covid-19, dan saya
kita negara harus hadir untuk membantu mereka. Pekerja yang mendapatkan penghasilan rutin
saja mendapatkan subsidi, guru ngaji yang pendapatannya sangat-sangat terbatas tidak
diperhatikan, itu kan ironis," katanya, Kamis (1/10/2020).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Komisi VIII selalu menyuarakan agar guru ngaji dan
honorer diperhatikan dengan memberikan alokasi bantuan dari negara untuk mereka. "Tapi
harapan saya leading sector -nya bukan pada Kemenaker karena kan mereka memang bukan
pekerja pada sektor industri, tapi mereka bekerja pada sektor pendidikan," katanya.

Ace mengatakan, seharusnya para guru honorer dan guru ngaji mendapatkan alokasi bantuan
yang sifatnya tetap, bukan karena anggaran sisa yang tidak terserap. Kedua, leading sector
yang menangani anggaran untuk subsidi guru honorer dan guru ngaji adalah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. "Jadi mereka harus juga mendapatkan
perhatian khusus yang sifatnya bukan karena sisa, tapi seharusnya dialokasikan sejak awal untuk
mereka," tuturnya.

Menurut Ace, Komisi VIII dalam berbagai kesempatan dalam rapat-rapat dengan Menag,
pihaknya selalu mendorong supaya guru ngaji dan honorer mendapatkan perhatian dari
Kemenag. Pihaknya pun mengeluhkan sempat ada pemotongan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Madrasah sebesar Rp890 miliar untuk alokasi penanganan Covid-19.

(muh).

120