Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 248
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan merelokasi sisa anggaran bantuan subsidi gaji Rp
37,78 triliun untuk guru honorer di Indonesia yang terdampak pandemi covid-19. Langkah ini
dilakukan setelah seluruh tahap penyaluran subsidi gaji gelombang I telah usai.
MANTAP, GURU HONORER DAN AGAMA AKAN DAPAT SUBSIDI GAJI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan merelokasi sisa anggaran bantuan subsidi
gaji Rp 37,78 triliun untuk guru honorer di Indonesia yang terdampak pandemi covid-19.
Langkah ini dilakukan setelah seluruh tahap penyaluran subsidi gaji gelombang I telah usai.
"Selain para pekerja yang gajinya di bawah Rp 5 juta, ada sektor lain yang juga sangat
membutuhkan bantuan subsidi gaji atau upah, mereka adalah para guru honorer dan guru
agama," kata Ida dalam konferensi Pers Laporan Perkembangan Bantuan Subsidi gaji/Upah
secara virtual, Kamis (1/10/2020).
Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menyerahkan sisa anggaran
dan dikembalikan ke Bendahara Negara.
Selanjutnya akan direlokasi untuk bantuan penghasilan bagi guru honorer dan guru agama
tersebut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai
leading sector .
"Kami akan terus kan dengan menggunakan anggaran yang ada di Kementerian
Ketenagakerjaan dan kami akan kembalikan ke bendahara negara dan nanti sektor lainnya
adalah Kementerian Agama dan Kemendikbud," ujarnya.
Lanjut Ida, untuk berapa sisa anggaran yang akan direlokasi untuk guru honorer, dirinya tidak
bisa memastikan anggaran yang tersisa, sebab akan diperoleh angka pasti setelah dilakukan
evaluasi terkait penyaluran gelombang 1 penyaluran subsidi gaji dari tahap 1-5.
"Setelah realisasinya benar-benar sudah dituntaskan, data masuk dan sudah divalidasi nomor
rekening yang tidak aktif, kemudian ketahuan aktif kembali, setelah semuanya clear baru kami
akan serahkan ke kas negara sisanya, jadi angka persisnya sampai realisasi tahap kelima itu
selesai baru ketahuan," jelasnya.
Namun untuk data yang lebih rinci terkait berapa guru honorer yang ditargetkan mendapatkan
bantuan, ia menegaskan data tersebut merupakan wewenang di Kemendikbud dan Kemenag.
Untuk lebih lanjutnya Kemnaker akan berdiskusi kembali dengan satgas Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) terkait penggunaan sisa anggaran tersebut untuk guru honorer.
Sebelumnya, Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menjadi dasar pengangkatan 51 ribu tenaga
honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019, termasuk 34.959 guru honorer .
Menanggapi hal tersebut, Komisi X Syaiful Huda meminta meminta pemerintah mempercepat
seleksi lanjutan agar guru honorer segera mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) dan mendapat
gaji layak.
"Kami menyambut gembira terbitnya Perpres 98/2020 karena dengan demikian nasib 51 ribu
honorer termasuk 34.959 guru honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019 menjadi jelas. Mereka
akan segera mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) dan dengan demikian segera
mendapatkan hak keuangan dan tunjangan sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jalur
PNS," ujarnya Rabu, 30 September kemarin.
247
