Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 252

Permenaker," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam konferensi Pers
              Laporan Perkembangan Bantuan Subsidi gaji/Upah secara virtual, Kamis (1/10/2020).
              Lebih lanjut, Agus menjabarkan dari 2,4 juta nomor rekening yang ditolak dapat  subsidi gaji
              tersebut sebanyak 75 persen atau 1,8 juta nomor rekening yang tidak sesuai dengan kriteria
              Permenaker nomor 14 tahun 2020.

              Diantaranya adalah upah mereka tercatat di atas 5 juta per bulan, lalu kepesertaannya tercatat
              di BP Jamsostek setelah bulan Juni. Sedangkan 25 persen lagi atau 600 ribu nomor rekening
              lainnya disebabkan gagal konfirmasi ulang.

              "Pada  waktu  kami  melakukan  validasi,  kita  kembalikan  kepada  perusahaan  untuk  dilakukan
              konfirmasi  ulang  atau  perbaikan  namun  hingga  hari  terakhir  kemarin  (29  september)  gagal
              konfirmasi  ulang  artinya  kami  tidak  menerima  sebanyak  600  sehingga  total  yang  tidak  bisa
              dilanjutkan yang tidak kita serahkan sebanyak 2,4 juta," jelasnya.

              Adapun persyaratan penerima Bantuan  Subsidi gaji  /upah yakni WNI, terdaftar sebagai peserta
              aktif program BP Jamsostek, kepesertaan sampai dengan Juni 2020, upah terakhir di bawah Rp
              5 juta, dan memiliki rekening bank yang aktif.

              Demikian dari data rekening yang diterima BP Jamsostek sebanyak 14,8 juta yang sudah melalui
              berbagai tahapan validasi, mulai dari validasi dengan perbankan, hingga validasi kesamaan nama
              NIK dan Rekening agar tidak terjadi duplikasi yakni 1 peserta harus 1 rekening.

              Agus  menegaskan  kembali,  dari  data  nomor  rekening  yang  diterima  BP  Jamsostek  dari
              perusahaan sebanyak 14,8 juta tersebut, terdapat 2,4 juta nomor rekening yang tak valid untuk
              mendapatkan  subsidi gaji  .

              Hingga akhirnya diperoleh data valid sebanyak 12,4 juta nomor rekening yang diserahkan kepada
              Kementerian Ketenagakerjaan.








































                                                           251
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257