Page 249 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 249

Dia menjelaskan PPPK merupakan skema terbaik saat begitu banyak tenaga honorer yang tidak
              bisa diangkat sebagai PNS. Dengan skema ini maka tenaga honorer yang lolos seleksi sebagai
              PPPK akan mendapatkan hak keuangan dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS.

              "Kendati  demikian  skema  PPPK  ini  merupakan  jalan  terbaik  agar  para  honorer  yang  telah
              mengabdi puluhan tahun mendapatkan perhatian dari negara," katanya.

              Saat ini, kata Huda, ada 438.530 tenaga honorer yang digaji dengan standar berbeda-beda.
              157.210 atau 35,84% di antaranya adalah para guru honorer . Dengan kondisi seadanya mereka
              harus mengabdi para siswa di seluruh pelosok Indonesia.

              "Banyak di antara guru honorer ini tidak bisa lagi memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN dari
              jalur PNS. Salah satunya karena banyak dari usia mereka yang sudah melewati syarat maksimal,
              maka PPPK bisa merupakan alternatif terbaik untuk memperbaiki nasib guru honorer," katanya.

              Politikus PKB ini mendesak agar pemerintah segera menyiapkan skema rekruitmen PPPK tahap
              II.

              Pada rekruitmen tahap pertama 2019 lalu, baru 51.000 tenaga honorer yang terakomodir yang
              terdiri dari 34.959 guru honorer, 11.673 penyuluh pertanian, dan 1.792 tenaga Kesehatan.

              "Kami berharap seleksi PPPK ini akan secara bertahap mengurangi jumlah ratusan ribu tenaga
              honorer yang telah lama mengabdi, namun mendapatkan gaji sekadarnya dari instansi tempat
              mereka mengabdi," katanya.
              Lebih jauh Huda mengungkapkan jika pemerintah juga berencana memenuhi banyak kebutuhan
              tenaga pendidik atau guru melalui skema PPPK.

              Berdasarkan  pernyataan  Menteri  PAN/RB  Tjahjo  Kumolo  beberapa  waktu  lalu  saat  ini  ada
              kebutuhan sekitar 700 ribu tenaga guru. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah
              akan melakukan seleksi melalui skema PPPK.







































                                                           248
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254