Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 256

Ida menjelaskan relokasi ini dilakukan menyusul realisasi subsidi gaji gelombang pertama untuk
              dua bulan pertama yang hanya menjangkau sekitar 12,4 juta pekerja.
              Pemerintah sebelumnya menargetkan anggaran sebesar Rp37,78 triliun untuk subsidi gaji dapat
              diterima oleh 15,7 juta pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan.

              "Selain pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta, ada guru honorer di lingkungan Kementerian
              Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama yang selama ini memang membutuhkan.
              Kami akan menyerahkan sisa anggaran yang sudah dialokasikan di anggaran Kemenaker seperti
              yang  dilakukan  selama  ini  untuk  pekerja  dengan  upah  di  bawah  Rp5  Juta,"  kata  Ida  dalam
              konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

              Ida menjelaskan sisa anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara yang selanjutnya akan
              direlokasi untuk bantuan upah bagi guru honorer. Adapun, untuk jumlah guru honorer yang akan
              menerima  bantuan,  Ida  mengatakan  pendataan  nantinya  akan  berada  di  bawah  komando
              Kemendikbud dan Kemenag selaku  leading sector  .
              Sisa anggaran yang bakal direlokasi pun belum bisa dipastikan. Ida mengemukakan besaran
              anggaran yang direlokasi akan tergantung pada realisasi penyaluran subsidi gaji yang sampai 30
              September telah diterima oleh 10,7 juta dari 12,4 juta pekerja yang rekeningnya telah divalidasi
              oleh  BP  Jamsostek  dan  Kementerian  Ketenagakerjaan.  "Setelah  realisasi  benar-benar
              dituntaskan, data yang masuk sudah divalidasi, setelah semua  clear  , baru kami serahkan ke
              kas  negara  sisanya.  Angka  persisnya  akan  ketahuan  setelah  realisasi  sampai  tahap  lima
              dilakukan. Namun kira-kira ke 12,4 juta pemegang rekening yang sudah divalidasi," kata Ida.

              Sebagaimana  laporan  Direktur  Utama  BP  Jamsostek  Agus  Susanto,  terdapat  total  14,8  juta
              rekening pekerja yang berhasil dihimpun. Dari jumlah tersebut, 2,4 juta rekening dinyatakan
              tidak valid karena tak memenuhi kriteria penerima sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor
              14/2020 dan gagal dikonfirmasi ulang oleh pemberi upah.









































                                                           255
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261