Page 262 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

"Dari 2,4 juta data yang tidak valid tersebut, 75 persen atau 1,8 juta diantaranya karena tidak
sesuai dengan Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 yakni memiliki upah di atas 5 juta atau baru
tercatat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di atas bulan Juni 2020. Sedangkan 25 persen
lainnya atau sekitar 600 ribu gagal konfirmasi ulang," ungkap Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Agus Susanto, dalam jumpa pers "Laporan Pertanggungjawaban Publik Bantuan Subsidi
Gaji/Upah" yang digelar secara virtual, di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

"Pada waktu kami melakukan validasi, kita kembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan
konfirmasi ulang atau perbaikan namun hingga hari terakhir kemarin (29 september) gagal
konfirmasi ulang artinya kami tidak menerima sebanyak 600 sehingga total yang tidak bisa
membaca yang tidak kita serahkan sebanyak 2,4 juta," imbuhnya.

Menurut Agus, dari target 15,7 juta penerima BSU yang ditetapkan pemerintah, BPJAMSOSTEK
sendiri memperoleh sebanyak 14,8 juta data penerima BSU yang dilaporkan oleh pihak
perusahaan atau instansi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, tidak semua data yang
masuk tersebut dinyatakan lolos verifikasi untuk diserahkan kepada pihak Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Kami lakukan validasi secara berlapis dengan perbankan. Hasilnya dari 14,8 juta data yang
masuk, 2,4 juta dinyatakan tidak valid, sehingga data valid yang kami serahkan ke Kemnaker
berjumlah 12.418.588," ungkapnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menambahkan memang ada beberapa kendala
yang menghambat penyaluran BSU yang justru bersumber dari para pekerja penerima BSU
sendiri. "Kendalanya diantaranya ada duplikasi rekening, rekeningnya sudah tutup atau
rekeningnya pasif," ujar Ida.

(E-3).

261