Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

Judul Jelang Aksi Mogok Kerja Nasional, Pengusaha Ingatkan soal Sanksi
bagi Buruh
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4370732/jelang-aksi-mogok-
kerja-nasional-pengusaha-ingatkan-soal-sanksi-bagi-buruh
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2020-10-01 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) APINDO mengimbau agar perusahaan
anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh terkait ketentuan tentang
mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai
ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Di luar hal tersebut, bisa dikatakan
mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum

negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Adapun pelanggaran terhadap
ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku soal Covid-19

negative - Hariyadi B. Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Khususnya terkait mogok kerja yang
sah atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan Covid-19 yang saat ini sama-sama kita
hadapi

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan
proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi
yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah
menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut

negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum
buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan
dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-
undang eksisting

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi,
puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia
sebagaimana kami jelaskan di atas

296