Page 299 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

"Khususnya terkait mogok kerja yang sah atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan
Covid-19 yang saat ini sama-sama kita hadapi," kata Hariyadi.
Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan
mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Kesepakatan
ini diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat
bersama di Jakarta, Minggu (28/9).

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, rapat bersama ini dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI AGN,
serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Di antaranya beberapa federasi yang tergabung
dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM. Termasuk aliansi serikat pekerja seperti GEKANAS
(Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.

Mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai, direncanakan
akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri
pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020.
"Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh
akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat
pekerja di tingkat perusahaan," ujar Said Iqbal.

"Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-
undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu
akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut," lanjutnya.

Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan
perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri seperti
kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan
komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri
pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik,
perbankan, dan lain-lain.

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU
Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan
buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu,
dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon.

"Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law
mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting," kata Said Iqbal.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap
hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober
2020.

Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak
di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober. Di Ibukota, sasaran
aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan,
dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.

"Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok
nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas,"
tegasnya.

298