Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 303
"Iya datang malam-malam suruh tanda tangan," katnya.
Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu, Juwarih menyayangkan tindakan yang
dilakukan oleh pihak sponsor tersebut. Menurut Juwarih mestinya pihak sponsor atau
penyalurlah yang bertanggung jawab mengurusi pemualangan jenazah tanpa dibebankan oleh
pihak keluarga.
"Itu malah dimintain biaya, itu jelas sebagai bentuk memberatkan BMI. Jadi gini kalau dia
(almarhum) direkrut secara unprocedural, yang dikejar itu pihak perekrut. Jadi terus gini kalau
warga Indonesia meninggal di luar negeri, bukan hanya BMI ya tapi semua itu negara harus
hadir," tegas dia kepada Rabu (30/9/2020).
Kata Juwarih jika pihak perekrut enggan untuk mengembalikan, maka pihak keluarga bisa
membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
"Ada (pidananya) itu di dalam Pasal 68 juncto Pasal UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran. Itu sanksinya 10 tahun kurungan," tegas Juwarih.
Menurut Juwarih, kasus tersebut bisa juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Kalau ada dugaan dia itu direkrut unprocedural ke sana itu jelas sebenarnya sudah masuk TPPO.
Jadi si pihak prekrut bisa dikenakan dua udang-undang loh, UU TPPO Pasal 4, sama UU
Pelinduangan Pekerja Migran. Itu sanksinya sanksi pidana semua. Gak ada sanksi administrasi
di situ. Makanya kok ini malahan keluarga dibebankan," jelas dia.
302
