Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 298
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selain dari buruh, berbagai elemen juga siap untuk
melakukan aksi bersama untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani,
nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-
lain
Ringkasan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok kerja
nasional yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta
Kerja. Adapun ketentuan mogok kerja memang diatur dalam pasal 137 UU 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan
secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.
JELANG AKSI MOGOK KERJA NASIONAL, PENGUSAHA INGATKAN SOAL SANKSI
BAGI BURUH
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok kerja
nasional yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta
Kerja.
"APINDO mengimbau agar perusahaan anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja
atau buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika
mogok kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani dalam keterangan tertulis,
Kamis (1/10/2020).
Adapun ketentuan mogok kerja memang diatur dalam pasal 137 UU 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara
sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.
Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut dibahas dalam Kepmenakertrans Nomor 23/2003 pasal
3 yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok
kerja tersebut bisa disebut tidak sah.
Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga mencatat bahwa yang dimaksud gagalnya perundingan
adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
diakibatkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan.
"Di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya
konsekuensi serta sanksi secara hukum," kata Hariyadi.
Apindo juga mengutip Pergub DKI Nomor 88/2020 pasal 14 ayat (1) soal upaya penanggulangan
dan penanganan pandemi Covid-19. Dalam pasal tersebut, tertulis demi kesehatan bersama,
masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol
di suatu tempat.
"Adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan
yang berlaku soal Covid-19," kata dia.
Selain itu, Apindo juga mengimbau kepada seluruh pekerja di perusahaan yang menjadi anggota
Apindo untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut.
297
