Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020
P. 49
Untuk meringankan beban pengusaha atas kewajiban pesangon tetapi keberlangsungan
pendapatan pekerja tetap terjamin dan terlindungi, negara harus hadir atau berperan atas beban
kelangsungan hidup pekerja, sesuai amanah UUD 45 pasal 28A, 28D, 28H, dan 34.
Negara mempunyai kewajiban atas rakyatnya (pekerja terPHK), untuk mengurangi beban yang
selama ini sepenuhnya menjadi tanggungan pengusaha. Pemerintah harus dapat memberikan
stimulus pesangon, mengingat pengusaha telah berkontribusi kepada negara melalui pajak.
Pemerintah lebih baik memberikan stimulus pesangon daripada program kartu prakerja, karena
program itu ditujukan kepada orang yang baru lulus sekolah dan masih dalam tanggungan
orangtua. Sementara itu, orang yang ter-PHK sudah menanggung beban keluarga.
Karyawan kontrak, apabila diputus kontraknya, keberlangsungan pendapatannya tidak ada.
Dalam hal ini, sebenarnya pemerintah mempunyai kewajiban menanggung keberlangsungan
pendapatan karyawan tersebut, sebagaimana amanah pasal-pasal di dalam UUD 45.
Namun, untuk menanggung beban karyawan yang jumlahnya mencapai puluhan juta jiwa,
kemungkinan pemerintah akan berat dibandingkan dengan memberikan stimulus pesangon yang
jumlah ter-PHK-nya hanya ratusan ribu jiwa.
48
