Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

PENYALURAN SUBSIDI GAJI TAK CAPAI TARGET

Sebagian jatah subsidi dialihkan ke tenaga pendidik.

FeryFirmansyah

fery_f@tempo.co.id

Penyaluran bantuan subsidi upah senilai Rp 2,4 juta untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5
juta ada kemungkinan tak mencapai target hingga akhir tahun ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengatakan bantuan ini hanya bisa tersalurkan kepada 12,4 juta pekerja atau 79
persen dari target 15,7 juta pekerja. "Sisanya akan dikembalikan ke kas negara," kata dia,
kemarin.

Pemerintah mengidentifikasi pekerja penerima subsidi upah dari data Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (BP Jamsostek). Menurut Ida, penyaluran bantuan untuk setiap
tahap tidak bisa sepenuhnya terealisasi. "Ada kendala yang kami temukan dan menghambat
penyaluran subsidi upah. Misalnya, di tahap pertama masih ada yang belum tervalidasi sehingga
tidak seratus persen subsidi disalurkan," ujarnya.

Ida juga menyebutkan sejumlah kendala, di antaranya nomor rekening calon penerima tidak
valid. Misalnya karena duplikasi rekening, rekening yang sudah tutup, rekening pasif, rekening
yang, dibekukan, atau rekening pekerja tidak sesuai dengan nomor identitas kependudukan
(NIK) atau tidak terdaftar. Dia meminta calon penerima subsidi tidak khawatir, karena
pemerintah dan BP Jamsostek berupaya memeriksa dan membuat check list sebelum
menyalurkan bantuan tersebut.

Sisa anggaran program subsidi gaji yang tidak terserap bakal disalurkan ke Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Menurut Ida, selain pekerja dengan gaji
di bawah Rp 5 juta, ada sektor lain'yang juga membutuhkan bantuan ini, yaitu guru honorer di
bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.
"Termasuk guru mengaji yang selama ini membutuhkan, "ujarnya. Realokasi anggaran dilakukan
setelah penyaluran serta pendataan selesai dan tervalidasi. "Setelah semua clear, baru kami
serahkan ke kas negara. Nilai anggaran yang direalokasi. diketahui setelah penyaluran tahap
kelima selesai," katanya.
BP Jamsostek menyerahkan data dalam enam gelombang sejak 24 Agustus 2020. Pada
gelombang pertama, data yang diserahkan adalah 2,5 juta. Setelah itu, gelombang kedua 3 juta,
gelombang ketiga 3,5 juta, dan gelombang keempat 2,8 juta. Pada 29 dan. 30 September, BP
Jamsostek menyerahkan data masing-masing sebanyak 578:230 nomor rekening dan 40.358
nomor rekening. "Kami sudah terima data gelombang keenam. Tapi, karena ada tambahan, kami
masukkan ke data batch 5 sehingga jumlahnya 618.588 nomor rekening," ujar Ida.

Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan lembaganya sejatinya telah
mengumpulkan 14,8 juta data nomor rekening. Namun, setelah melalui proses validasi berlapis,
sebanyak 2,4 juta nomor rekening tidak valid. Menurut Agus, ada dua penyebab rekening tidak
tervalidasi, yaitu 1,8 juta atau 75 persen tidak sesuai *dengan kriteria dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, yaitu berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Penyebab
lainnya adalah kegagalan konfirmasi ulang. Kondisi ini terjadi pada 600 ribu nomor rekening atau
25 persen dari data yang tidak tervalidasi.
Bukan cuma pegawai swasta, BP Jamsostek mendata semua tenaga honorer bergaji di bawah
Rp 5 juta, mereka yang terdaftar sebagai anggota akan mendapat bantuan ini. Agus mengatakan
pekerja honorer peserta aktif BP Jamsostek tidak terbatas hanya sektor pendidikan, tapi juga
termasuk yang bekerja di berbagai kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah.

7