Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 OKTOBER 2020

Ace mengatakan, seharusnya para guru honorer dan guru ngaji mendapatkan alokasi bantuan
yang sifatnya tetap, bukan karena anggaran sisa yang tidak terserap. Kedua , leading sector
yang menangani anggaran untuk subsidi guru honorer dan guru ngaji adalah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. "Jadi, mereka harus juga mendapatkan
perhatian khusus yang sifatnya bukan karena sisa, tapi seharusnya dialokasikan sejak awal untuk
mereka," tuturnya.

Menurut Ace, dalam berbagai kesempatan dalam rapat-rapat dengan Menteri Agama, Komisi
VIII selalu mendorong supaya guru ngaji dan honorer mendapatkan perhatian dari Kemenag.
Pihaknya pun mengeluhkan sempat ada pemotongan bantuan operasional sekolah (BOS)
madrasah sebesar Rp890 miliar untuk alokasi penanganan Covid-19.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebut rencana pemberian subsidi upah kepada guru ngaji
dan guru honorer merupakan masukan dari banyak kalangan. Dalam pandangan Ida, ada
beberapa profesi yang membutuhkan bantuan subsidi gaji, seperti guru honorer dan guru
mengaji. Ida mengusulkan agar sisa anggaran dari program subsidi gaji disalurkan kepada guru
ngaji hingga guru honorer. "Ada sektor lain yang membutuhkan, ada teman-teman guru honorer
yang ada di Kemendikbud, guru-guru ngaji Kemenag yang selama ini membutuhkan (bantuan)
dari pemerintah," ujarnya dalam webinar Penyerahan Data Calon Penerima Bantuan Subsidi
Upah Batch V, kemarin.

Ida menjelaskan, subsidi gaji bagi para guru ngaji dan guru honorer berasal dari anggaran
program bantuan subsidi gaji/upah. Ada sekitar 3,3 juta selot yang belum terpenuhi sehingga
dia mengusulkan agar sisa selot tersebut diberikan kepada para guru ngaji dan guru honorer.
Kendati demikian, dia belum bisa memastikan berapa jumlah penerima dari kedua profesi
tersebut. Dia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait. "Data pasti ada di
Kemendikbud dan Kementerian Agama. Data pasti bukan domain Kemenaker. Kami dengar ada
1,6 juta, tapi yang pasti bukan kami yang domain jawab. Sementara ini sisa anggaran dari yang
ada di Kemenaker ini sementara dialokasikan untuk guru honorer. Kami. akan bicarakan lebih
lanjut," paparnya.

12.4 Juta Pekerja Nikmati Subsidi Upah

Sementara itu, BP JS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) telah menyerahkan total data rekening
pekerja sebanyak 12.4 juta dalam tahap terakhir penerima bantuan subsidi upah (BSU). Jumlah
tersebut di bawah target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 15,7 juta pekerja yang
diharapkan menerima BSU,
Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto mengatakan, hingga gelombang kelima penyerahan
BSU ini BPJamsostek berhasil mengumpulkan 14,8 juta data nomor rekening pekerja dan setelah
dilakukan validasi berlapis menjadi 12,4 juta data pekerja. Terdapat data yang tidak valid
sebanyak 2,4 juta. "Dari data tersebut 75% atau 1,8 juta data yang dinyatakan tidak sesuai
dengan kriteria yang diatur dalam Permenaker Nomor 14/2020. Sisanya, atau sekitar 600.000
data, tidak berhasil dikonfirmasi ulang" ujar Agus dalam konferensi pers bersama Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah di Jakarta kemarin.

Menurut Agus, kondisi ini ditengarai terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi geografis
Indonesia di mana perusahaan peserta berada di daerah terpencil, sehingga mempersulit
koordinasi dalam mengumpulkan data. Selain koordinasi, kepemilikan rekening bank bagi pekerja
di daerah terpencil juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, terlebih penerimaan gaji
disinyalir masih dibagikan secara manual.

Selain isu tersebut, Agus mengindikasikan bahwa masalah klasik terkait pelaporan data upah
oleh perusahaan juga masih terjadi. Hal ini memaksa BPJamsostek harus ekstra selektif dalam
melakukan validasi terkait kesesuaian data dengan kriteria Kemenaker.

12