Page 209 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Judul Karyawan Swasta Bakal Dapat Insentif Rp 2,4 Juta dari Pemerintah, Ini
Syarat dan Cara Mendaftar
Nama Media jambi.tribunnews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://jambi.tribunnews.com/2020/08/09/karyawan-swasta-bakal-
dapat-insentif-rp-24-juta-dari-pemerintah-ini-syarat-dan-cara-
mendaftar
Jurnalis nani
Tanggal 2020-08-09 13:29:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jumlah pekerja swasta yang memiliki gaji di
bawah Rp 5 juta sebanyak 13,8 juta pekerja. Data ini berasal dari BPJS Ketenagakerjaan yang
akan terus divalidasi untuk memastikan tepat sasaran dan meminimalkan terjadinya duplikasi.
Pemerintah berharap subsidi ini dapat menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja yang
terdampak Covid-19

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Penerima subsidi gaji adalah pekerja yang
membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai apresiasi bagi para pekerja yang
terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan

neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional) Kita melihat orang-
orang di kelompok ini masih belum dibantu. Oleh karena itu, arahan dari Bapak Presiden tolong
dibuatkan program untuk membantu orang-orang di segmen ini

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional) Bantuan ini akan
diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, cash
langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS

positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional) Hampir semua
segmen sudah diberikan, sudah tersentuh oleh program bantuan pemerintah yang lain. Segmen
ini (pekerja informal) yang belum tersentuh sehingga secara spesifik ini yang kami berikan

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Pekerja
bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat subsidi upah
juga. Pakai saja data TNP2K Sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang salah
adalah pengusaha yang nakal, bukan buruhnya

positive - Taufiq (None) Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS
yang dijadikan dasar, semua merasa berhak kalau konteksnya pekerja

207