Page 230 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

negative - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Ini akan memakan anggaran Rp31,2 triliun

positive - Sri Mulyani (Menteri Keuangan) Kita akan memberikan bantuan bansos produktif bagi
12 juta UMKM artinya mereka mendapat Rp 2,4 juta seperti yang sudah disampaikan Presiden
beberapa waktu lalu. Pengusaha UMKM sangat kecil itu bentuknya bantuan produktif jadi bukan
pinjaman ini anggarannya Rp 30 triliun

Ringkasan
Pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian insentif berupa tambahan gaji bagi karyawan
berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Para pekerja itu akan mendapatkan bantuan Rp 600 ribu
per bulan.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengingatkan
potensi kerentanan dalam program tersebut. Menurut Misbah, potensi permasalahan akan terjadi
pada data pekerja yang akan menerima bantuan tersebut.

SOAL INSENTIF RP 600 RIBU PER BULAN, FITRA INGATKAN KERENTANAN
MASALAH DATA PEKERJA
Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian insentif berupa tambahan gaji bagi
karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Para pekerja itu akan mendapatkan bantuan Rp
600 ribu per bulan.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengingatkan
potensi kerentanan dalam program tersebut. Menurut Misbah, potensi permasalahan akan terjadi
pada data pekerja yang akan menerima bantuan tersebut.

"Kerentanannya atau potensi masalahnya ada pada data pekerja yang menjadi dasar pemberian
bantuan yang akan berbasis data peserta BPJS ketenagakerjaan," kata Misbah dalam keterangan
tertulisnya, Minggu (9/8/2020).

Pasalnya, menurut Misbah, banyak perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta
BPJS ketenagakerjaan. Sehingga ada potensi banyak pekerja yang mestinya harus menerima
tapi justru tidak menjadi sasaran program karena tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Selama ini umum diketahui adanya praktek perusahaan sering melaporkan gaji karyawannya di
bawah nilai gaji sebenarnya untuk tujuan mengurangi nilai kewajiban pembayaran iuran BPJS.
Artinya ada potensi penerima bantuan ini justru mereka yang pendapatannya sebenarnya sudah
tinggi, di atas Rp 5 juta, bukannya mereka yang belum terdaftar di BPJS," katanya khawatir.

Kerentanan lain, lanjut Misbah, adalah yang mendapat dukungan anggaran ini adalah pekerja-
pekerja di perusahaan besar yang menurutnya selama ini mengemplang pajak.

"Atau perusahaan yang dengan skema PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) juga mendapat
keringanan pajak, dana talangan, dan lain-lain. Jadi untung dobel. Lobi-lobi pengusaha besar
juga bisa terjadi agar pekerjanya diprioritaskan mendapat support dana ini," ucapnya.

Mengingat besarnya potensi salah sasaran terkait validitas data tersebut, Misbah meminta
pemerintah untuk bisa mencari cara agar mendapatkan data yang lebih mendekati kondisi
sebenarnya.

228