Page 231 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 231

Menurutnya, data kepesertaan BPJS bisa jadi rujukan umum, namun sebaiknya disertai dengan
              langkah untuk melakukan verifikasi dan validasi ke perusahaan-perusahaan.
              "Atau cara lain, membuka peluang bagi perusahaan untuk melaporkan data pekerja mereka yang
              pendapatannya di bawah Rp 5 juta," kata Misbah.

              "Berdasar data BPJS Ketenagakerjaan jumlah pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta ada 13,8
              juta pekerja. Ini yang perlu diverifikasi," sambungnya.

              Langkah lain, menurut Misbah adalah dengan membangun komunikasi dengan serikat pekerja
              atau serikat buruh untuk pendataan atau pengaduan atau pengawasan  pekerja  yang berhak
              namun belum masuk daftar penerima.

              Berikutnya,  harus  ada  posko  pengaduan  bagi  pekerja  formal/informal  yang  dirugikan,  yang
              seharusnya masuk daftar tapi tidak terdaftar atau sebaliknya.
              "Anggaran sebesar Rp 33,1 triliun yang rencananya disediakan sebenarnya relatif kecil, hanya
              0,01 persen dari total APBN 2020. Di tengah kebingungan pemerintah melakukan percepatan
              penyerapan  anggaran,  program  semacam  ini  bisa  menjadi  terobosan  alternatif,  dibanding
              digunakan untuk perjalanan dinas," pungkas dia.

              Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sedang mengkaji rencana pemberian
              insentif berupa tambahan gaji bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta. Karyawan
              penerima insentif ini diperkirakan sekitar 13 juta.
              "Pemerintah sedang mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki (gaji) di
              bawah  Rp  5  juta,"  ujar  Sri  Mulyani  melalui  konferensi  pers  secara    online    ,  Jakarta,  Rabu
              (5/8/2020).

              Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut nantinnya akan menelan dana sebesar Rp 31,2 triliun.
              Hingga  kini  rencana  tersebut  masih  dibahas.  "Ini  akan  memakan  anggaran  Rp31,2  triliun,"
              jelasnya.

              Selain insentif ini, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial produktif bagi 12 juta pelaku
              Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Masing-masing pelaku UMKM akan mendapat Rp 2,4
              juta.

              "Kita akan memberikan bantuan bansos produktif bagi 12 juta UMKM artinya mereka mendapat
              Rp 2,4 juta seperti yang sudah disampaikan Presiden beberapa waktu lalu. Pengusaha UMKM
              sangat kecil itu bentuknya bantuan produktif jadi bukan pinjaman ini anggarannya Rp 30 triliun,"
              tandasnya..























                                                           229
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236