Page 258 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

untuk sterilisasi," ujarnya. Setelah gedung ditutup, seluruh pegawai dan komisioner Komnas
HAM menjalani tes swab. Hasilnya, seluruh pegawai yang menjalani uji seka dinyatakan negatif.
Amiruddin menuturkan satu pegawai Komnas HAM yang terinfeksi setelah dilacak terinfeksi
karena sering mendatangi rumah sakit di kawasan Tangerang, Banten. Pegawai tersebut
memang setiap pekan rutin mendatangi rumah sakit untuk menjaga ibunya yang di rawat di
sana. "Jadi kantor kami belum menjadi klaster. Karena hasil tracing bukan dari kantor Komnas
HAM," ucapnya.

Setelah temuan kasus itu, Komnas HAM pun memperketat protokol kesehatan. Komnas HAM
menerapkan kebijakan antar jemput seluruh pegawai yang masuk selama pandemi ini. "Karena
sebagian pegawai kami pakai angkutan umum. Jadi, lebih baik kami antar jemput biar lebih aman
saat nanti tiba di kantor." Berdasarkan Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, penularan virus di
perkantoran atau lembaga terus meningkat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
transisi yang dimulai pada 5 Juni 2020 lalu. Pada masa transisi ini pemerintah telah merelaksasi
kegiatan perkantoran yang awalnya ditutup sementara selama PSBB.

Alhasil relaksasi ini berimbas terhadap kenaikan jumlah pekerja yang terinfeksi corona di Ibu
Kota. Penularan pekerja dari klaster perkantoran naik 10 kali lipat. Hal ini terlihat dari periode
awal PSBB yang dimulai sejak 10 April hingga 4 Juni 2020. Selama tiga fase PSBB itu, jumlah
pekerja yang terpapar Covid-19 sebanyak 43 orang. Begitu memasuki PSBB transisi fase pertama
sejak 5 Juni hingga 28 Juli lalu, pekerja yang terinfeksi telah mencapai 459 orang dari 90 klaster
perkantoran.

Klaster perkantoran tersebut tersebar di 20 kantor kementerian dengan jumlah yang terpapar
139 pekerja, badan/lembaga 10 kantor (25), organisasi perangkat daerah di Pemerintah DKI 34
kantor (141), BUMN 8 kantor (35), swasta 14 kantor (92), kepolisian 4 kantor (27).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pada masa transisi ini klaster perkantoran
telah menjadi perhatian pemerintah. Sebabnya, klaster perkantoran menjadi salah satu tempat
utama bermunculan kasus baru. Klaster perkantoran terlihat menyumbang peningkatan kasus
baru selama perpanjangan kedua PSBB transisi selama 14 hari yang berakhir 30 Juli lalu.

"Saya minta kepada semua kegiatan usaha yang sudah diperbolehkan beroperasi untuk serius
melindungi pekerjanya. Caranya dengan menegakkan protokol kesehatan," kata Anies. Pemprov
DKI kini telah memasuki perpanjangan ketiga PSBB transisi fase pertama sejak 31 Juli hingga 13
Agustus 2020. Pemerintah masih menerapkan kebijakan 50 persen kapasitas untuk setiap
kegiatan ekonomi hingga sosial.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu mengatakan bakal mengumumkan secara resmi
di situs DKI terkait dengan pelanggaran-pelanggaran perusahaan selama masa transisi ini.
Pemerintah juga akan memberlakukan denda progresif kepada pelanggaran berulang atas
kegiatan usaha yang sebelumnya pernah mendapatkan teguran.

"Kalau tempat kerja tidak mempedulikan (pekerjanya) maka konsekuensinya potensi penularan
terjadi. Dan bila itu terjadi, harus ada penutupan dan ujungnya semuanya akan rugi," ujarnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Dwi
Oktavia Handayani mengatakan klaster perkantoran banyak bermunculan karena aktivitas
pekerja yang semakin tinggi saat masa transisi diterapkan.
Tingginya aktivitas masyarakat ini belum diimbangi kebiasaan atau budaya baru selama
pandemi. "Pada masa pandemi ini budaya baru harus cepat terbentuk," ujarnya. "Kalau tidak
wabah akan sulit terkendali." Menurut dia, protokol yang diterapkan perkantoran telah cukup
baik. Sayangnya, banyak pekerjaan justru abai terhadap protokol kesehatan saat mereka berada

256