Page 263 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 263
- Pekerja non-PNS dan BUMN.
- Masih berstatus bekerja (dirumahkan atau gajinya dipotong Rp 50 persen), belum di-PHK.
Data para pekerja yang akan mendapat bantuan Rp 600 ribu, kata Erick Thohir, didapat dari
BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menyebutkan data dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut valid dan konkret.
"Datanya konkret, kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang datanya solid dan
konkret," tandasnya.
Menuai Polemik Rencana pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan bagi
pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta, menuai pro kontra.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menilai
rencana bantuan tersebut berisiko meningkatkan kesenjangan masyarakat di akhir tahun.
Pasalnya, menurut Tauhid, pemerintah tidak memperhitungkan besaran pengeluaran pekerja
bergaji di bawah Rp 5 juta.
"Untuk penghasilan upah buruh saja Rp 2,9 juta per bulan. Jadi yang Rp 5 juta itu bukan buruh,
dan dia juga dapat." "Ini timbulkan kesenjangan antara Rp 2,9 juta sampai yang Rp 5 juta,"
terang Tauhid, Kamis (6/8/2020), dikutip Tribunnews dari Kompas.com .
Tauhid menambahkan, para pekerja yang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang
memiliki gaji di bawah Rp 2,3 juta per bulan, bukan karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta.
Ia menganggap rencana bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp
5 juta, tidak akan tepat sasaran.
Tak hanya itu, Tauhid juga menilai rencana itu tak akan efektif mendongkrak kinerja
perekonomian.
"Ini menurut saya jadi dasar ketika diberikan ke kelompok antara Rp 2,92 juta hingga Rp 5 juta
akan jadi masalah dan uang itu akan sia-sia dan menjadi saving saja dan ini tentu saja akan
sangat sulit untuk dorong ekonomi jauh lebih tumbuh," tutur Tauhid.
Ia pun menilai pemberian bantuan hanya pada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
adalah hal yang tak adil.
"Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar,
semua merasa berhak kalau konteksnya pekerja." "Itu menurut saya penting, bahkan kalau kita
lihat pekerja formal 50 jutaan pekerja," tandas dia.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meminta agar
bantuan untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta segera direalisasikan.
Dilansir Tribunnews , Said mengatakan banyak buruh yang tidak mendapatkan upah penuh
selama pandemi Covid-19.
"Terhadap program pemberian bantuan gaji kepada buruh tentu KSPI setuju. Kami berharap
program ini bisa segera direalisasikan," ujarnya, Kamis.
Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar program ini bisa tepat sasaran, tepat guna dan disertai
pengawasan ketat.
261
