Page 264 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 264
"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah
tepat sasaran," imbuhnya.
Meski begitu, Said meminta agar bantuan untuk pekerja bukan hanya mereka yang terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan saja.
Mengutip Kompas.com , Said menyarankan agar pemerintah menggunakan data TNP2K
Sekretariat Wakil Presiden dan atau BPJS Kesehatan.
Sebagaimana diatur dalam konstitusi, kata Said, semua buruh adalah rakyat Indonesia yang
membayar pajak dan memiliki hak yang sama.
"Jadi negara tidak boleh melakukan diskriminasi," tandas Said.
Terlebih, ujar Said, pekerja yang tak terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan, bukanlah salah
mereka, melainkan pengusaha nakal.
"Yang salah adalah pengusaha yang nakal, bukan buruhnya. Karena menurut Undang-Undang
BPJS, yang wajib mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah
pengusaha," kata dia.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Daryono, Kompas.com/Mutia Fauzia/Ade
Miranti Kurnia/Ihsanuddin/Rully R Ramli).
262
