Page 27 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 27
Utoh menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan berusaha menyelesaikan pengumpulan data nomor
rekening tersebut sebelum September.
Data dari BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah menggunakan data yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan
bantuan subsidi gaji ini. Menurut Utoh, data tersebut merupakan data peserta aktif dengan upah
di bawah Rp 5 juta berdasarkan upah karyawan yang dilaporkan dan tercatat di BPJS
Ketenagakerjaan.
Nantinya, lanjut Utoh, data tersebut akan divalidasi ulang oleh pemerintah untuk memastikan
bantuannya tepat sasaran. "Hal ini dilakukan karena sumber dana bantuan subsidi gaji ini berasal
dari alokasi anggaran dari pemerintah," jelasnya.
Target 13,8 Juta Pekerja
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, bantuan akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja non-
PNS dan BUMN yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Fokus bantuan pemerintah kali ini
adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya,
Kamis (6/8/2020).
Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, validasi dan
verifikasi data akan dilakukan dalam waktu dekat ini. "Insya Allah dalam 2 minggu ini kami akan
bisa mengumpulkan dan memverifikasi nomor rekeningnya sehingga bantuannya,
mekanismenya akan langsung disampaikan secara tunai," kata Budi.
Kriteria
Kriteria penerima subsidi gaji sebesar Rp 600.000 ini adalah tenaga kerja formal dengan gaji di
bawah Rp 5 juta, aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak termasuk pegawai BUMN
dan pemerintah.
Artinya, bantuan tunai hanya diberikan kepada para pegawai swasta.
Untuk bantuan subsidi gaji ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 33,1 triliun. Penerima
bantuan akan mendapatkan Rp 600.000 selama 4 bulan, di mana penyalurannya dilakukan dalam
dua tahap, yaitu pada kuartal III dan IV tahun 2020.
25