Page 297 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

"Ke depan langkah percepatan belanja dilakukan untuk melindungi masyarakat, meningkatkan
kemampuan juga dalam menangani Covid-19," ujar Sri Mulyani.
Adapun kebijakan ini masih dalam kajian namun akan segera dirampungkan. Nantinya para
pekerja akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta per orang yang akan diberikan Rp 600
ribu per bulan selama 4 bulan.

Selain gaji maksimal Rp 5 juta, syarat untuk mendapatkan bantuan ini adalah terdaftar sebagai
peserta dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Banja
mengungkapkan, saat ini pihaknya dan pemerintah sedang mencari skema yang pas, termasuk
pola distribusi bantuan, apakah bakal diberikan setiap awal bulan dari tanggal 1 hingga 5, atau
didistribusikan secara bertahap dua bulan sekali.

"Jadi Pemerintah sedang memfinalisasi skema dan kriteria Bantuan Subsidi Gaji, berdasarkan
data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan lembaga lainnya," katanya
kepada Jumat (7/8/2020).

Bagaimana nasib para pekerja yang tidak terdaftar di BP Jamsostek, namun memenuhi kriteria
yakni memiliki gaji di bawah Rp 5 juta? "Data yang dari kami merupakan upah yang dilaporkan
dan tercatat di BP Jamsostek, saya tidak tahu kalau dari lembaga lain," kata Utoh.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pekerja penerima subsidi ini
adalah pekerja swasta di luar PNS dan pegawai BUMN. Pekerja penerima subsidi harus pekerja
yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau
setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

"Penerima subsidi gaji adalah pekerja yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini
sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,"
kata Ida, Jumat. (sef/sef).

295