Page 293 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

"Ada satu segmen yang masih kita lihat perlu diberikan bantuan. Yakni, tenaga kerja formal yang
masih bekerja di perusahaan dan membayar iuran BPJamsostek namun kondisi perusahaannya
kurang baik. Sehingga sebagian dipotong gajinya," ujarnya.

Para karyawan tersebut, kata Budi, selama ini tidak bisa mendapat bantuan karena tidak masuk
kriteria. Mereka bukan kelompok rumah tangga miskin, juga bukan kelompok pekerja yang di-
PHK. padahal mereka juga memerlukan bantuan karena gajinya dipotong.

"Dan orang-orang di segmen ini cukup banyak," lanjut Wakil Menteri BUMN ke-2 itu.

Pihaknya kemudian bekerja sama dengan BPJamsostek menyisir data para karyawan tersebut.
Hasilnya, didapati 13,8 juta karyawan dengan nilai iuran di bawah Rp150 ribu. Yang artinya
pendapatan mereka di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Sebagian besar di antara mereka berpendapatan antara Rp 2 sampai Rp3 juta per bulan,"
tuturnya.

Dia memastikan tidak ada di antara 13,8 juta karyawan itu yang berstatus PNS ataupun karyawan
BUMN. Sebab, instansi pemerintah maupun BUMN tidak ada yang sampai memotong gaji para
karyawannya. Bantuan senilai Rp600 ribu per bulan itu akan diberikan secara tunai dalam dua
tahap. Tahap pertama diberikan di kuartal III. Yang artinya pada September mendatang.
Kemudian, tahap kedua di kuartal IV. Bisa November atau Desember. Semuanya langsung masuk
ke rekening masing-masing tenaga kerja.

Satgas bersama BPJamsostek dalam dua pekan ke depan akan mengumpulkan dan
memverifikasi nomor rekening masing-masing pekerja. Itu untuk kepentingan pencairan dana
karena akan langsung ditransfer via rekening. Tidak melalui perusahaan masing-masing.

Budi memastikan data 13,8 juta tenaga kerja itu lengkap dan valid. Karena besaran iuran bulanan
mereka tercatat dengan baik di BPJamsostek. Sehingga nama si pekerja, perusahaan tempat dia
bekerja, dan lama bekerjanya juga terdata dengan baik. Selama dia membayar iuran
BPJAMSOSTEK di bawah Rp150 ribu per bulan, dipastikan pekerja tersebut akan mendapat
bantuan.

Bantuan itu akan memperkecil gap dengan mereka yang tidak menerima bantuan subsidi gaji.
Karena mereka yang bukan termasuk kelompok penerima bantuan itu, hampir pasti sudah masuk
di kelompok penerima bantuan lainnya.

"Hampir semua segmen sudah diberikan, sudah tersentuh oleh program bantuan pemerintah
yang lain," imbuhnya.

Program bantuan lain itu ada beberapa macam. Dimulai dari PKH yang menyasar 10 juta
keluarga. Kemudian kartu sembako untuk 20 juta keluarga. Ada pula padat karya tunai yang
menyasar lebih dari 3 juta pekerja. Juga bansos tunai dan nontunai untuk 10,9 juta keluarga
serta BLT dana desa untuk 8 juta keluarga. Belum termasuk bantuan pangan, kartu pra kerja,
dan diskon tarif listrik (lihat grafis).

Sementara bagi UMKM, ada berbagai fasilitas. Misalnya subsidi bunga dengan nilai anggaran
Rp35,28 triliun. Sampai saat ini baru bisa disalurkan sekitar Rp1,3 triliun atau 3,71 persen.
Sangat jauh dari target awal 35 persen. Meskipun demikian, ternyata jangkauannya sudah cukup
luas.

"Kami melihat dengan Rp1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM, dan mensubsidi pinjaman
sebesar Rp304 triliun," urai Budi.

291