Page 321 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi
Sadikin dalam paparannya di kantor presiden, kemarin (7/8). Dia menjelaskan, pemerintah sudah
mengeluarkan bantuan sosial untuk berbagai segmen masyarakat. Khususnya untuk 29 juta
keluarga paling miskin atau setara 120 juta penduduk. Lewat program keluarga harapan (PKH),
kartu sembako, bansos tunai, bansos desa, dan lainnya.

Begitu pula bagi mereka yang terkena PHK, disediakan stimulus berupa program Kartu Prakerja
hingga padat karya tunai. "Ada satu segmen yang masih kita lihat perlu diberikan bantuan,"
terangnya. Yakni, tenaga kerja formal yang masih bekerja di perusahaan dan membayar iuran
BP Jamsostek, namun kondisi perusahaannya kurang baik. Sehingga sebagian dipotong gajinya.

Para karyawan tersebut selama ini tidak bisa mendapat bantuan karena tidak masuk kriteria.
Mereka bukan kelompok rumah tangga miskin, juga bukan kelompok pekerja yang di-PHK.
padahal mereka juga membutuhkan bantuan karena gajinya dipotong. "Dan orang-orang di
segmen ini cukup banyak,1' lanjut wakil Menteri BUMN kedua itu.

Pihaknya kemudian bekerja sama dengan BP Jamsostek menyisir data para karyawan tersebut
Hasilnya, didapati 13,8 juta karyawan dengan nilai iuran di bawah Rp 150 ribu. Yang artinya
pendapatan mereka di bawah Rp5 juta per bulan. "Sebagian besar di antara mereka
berpendapatan antara Rp2-Rp3 juta per bulan," tuturnya.

Dia memastikan tidak ada di antara 13,8 juta karyawan itu yang berstatus PNS ataupun karyawan
BUMN. Sebab, instansi pemerintah maupun BUMN tidak ada yang sampai memotong gaji para
karyawannya.

Bantuan senilai Rp600 ribu per bulan itu akan diberikan secara tunai dalam dua tahap. Tahap
pertama diberikan di Kuartal-III. Yang artinya pada September mendatang. Kemudian, tahap
kedua di Kuartal-IV. Bisa November atau Desember. Semuanya langsung masuk ke rekening
masing-masing tenaga kerja.

Satgas bersama BP Jamsostek dalam dua pekan ke depan akan mengumpulkan dan
memverifikasi nomor rekening masing-masing pekerja. Itu untuk kepentingan pencairan dana
karena akan langsung ditransfer via rekening. Tidak melalui perusahaan masing-masing.

Budi memastikan data 13,8 juta tenaga kerja itu lengkap dan valid. Karena besaran iuran bulanan
mereka tercatat dengan baik di BP Jamsostek. Sehingga nama si pekerja, perusahaan tempat
dia bekerja, dan lama bekerjanya juga terdata dengan baik. Selama dia membayar iuran BP
Jamsostek di bawah Rp 150 ribu per bulan, dipastikan pekerja tersebut akan mendapat bantuan.

Bantuan itu akan memperkecil gap dengan mereka yang tidak menerima bantuan subsidi gaji
Karena mereka yang bukan termasuk kelompok penerima bantuan itu, hampir pasti sudah masuk
di kelompok penerima bantuan lainnya. "Hampir semua segmen sudah diberikan, sudah
tersentuh oleh program bantuan pemerintah yang lain," imbuhnya.

Program bantuan lain itu ada beberapa macam Dimulai dari PKH yangmenyasar sepuluh juta
keluarga. Kemudian kartu sembako untuk 20 juta keluarga. Ada pula padat karya tunai yang
menyasar lebih dari tiga juta pekerja. Juga Bansos tunai dan nontunai untuk 10,9 juta keluarga
serta BLT dana desa untuk delapan juta keluarga. Belum termasuk bantuan pangan, Kartu
Prakerja, dan diskon tarif listrik.

Sementara bagi UMKM, ada berbagai fasilitas. Misalnya subsidi bunga dengan nilai anggaran
Rp35,28 triliun. Sampai saat ini baru bisa disalurkan sekitar Rp 1,3 triliun atau 3,71 persen.
Sangat jauh dari target awal 35 persen. Meskipun demikian, ternyata jangkauannya sudah cukup
luas. "Kami melihat dengan Rpl,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM, dan menyubsidi
pinjaman sebesar Rp304 triliun," urai Budi.

319