Page 387 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

PROGRAM SUBSIDI GAJI BISA GAGAL BILA GUNAKAN DATA BP JAMSOSTEK, INI
ALASANNYA
JAKARTA. Pemerintah mewacanakan pemberian Subsidi Gaji bagi pekerja formal sektor swasta
yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta, yaitu berupa uang tunai Rp 600.000 per bulan selama
empat bulan.

Pekerja yang akan mendapatkan subsidi upah ini akan didasarkan pada pekerja yang sudah
terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
menilai Subsidi Gaji ini baik dan patut didukung semua pihak.

Menurutnya, selama ini faktanya, banyak perusahaan yang terdampak Covid19 sehingga upah
pekerja dipotong karena cash flow perusahaan terganggu, sementara roda produksi harus tetap
berjalan.

"Memang memotong upah untuk tetap menjalankan roda produksi pilihan sulit, tetapi lebih baik
dibandingkan harus PHK atau merumahkan pekerja tanpa upah," ujar dia dalam keterangannya,
Jumat (7/8).

Timboel bilang subsidi gaji ini akan mampu mendongkrak daya beli pekerja, sehingga
mendukung konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi
menjadi positif.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II yang tercatat -5,32 persen dan
menjadi persoalan serius bagi pemerintah. Pada kuartal II-2020 ini, konsumsi terkontraksi -5,51
persen. Untuk itu, subsidi gaji ini diharapkan mendongkrak konsumsi sehingga pertumbuhan
ekonomi bisa menjadi positif di kuartal III dan IV.
Namun demikian, Timboel menyatakan, Subsidi Gaji ini harus memiliki mekanisme penerima
peserta yang memang benar-benar tepat sasaran, jangan sampai proses di program Kartu
Prakerja yang tidak tepat sasaran terulang di Subsidi Gaji ini.

Menurutnya, bila disebutkan penetapan peserta penerima Subsidi Gaji ini berdasarkan data yang
ada di BP Jamsostek, maka dipastikan subsidi ini belum tentu tepat sasaran seluruhnya.
Pasalnya, masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BP Jamsostek,
apalagi untuk pekerja alih daya ( outsourcing ) dan kontrak.
"Jangan sampai hanya karena tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja tersebut
tidak terjangkau oleh program Subsidi Gaji ini," kata dia.

Persoalan lain yang juga akan muncul adalah ada pengusaha yang mendaftarkan upah
pekerjanya sebatas upah minimum agar iuran ke BP Jamsostek menjadi relatf lebih kecil, padahal
gaji sesungguhnya di atas Rp 5 juta per bulan.

Upah miniumum tertinggi di Indonesia saat ini masih di bawah Rp 5 juta per bulan. Bila ada
pekerja yang bergaji di atas Rp 5 juta namun didaftarkan ke BP Jamsostek dengan sebatas upah
minimum maka pekerja tersebut akan mendapatkan subsidi tersebut.

"Ini tidak adil. Sementara itu masih banyak pekerja yang tidak didaftarkan pemberi kerja ke BP
Jamsostek yang sebenaranya berhak mendapatkan subsidi ini," tambah dia.

Timboel bilang menjadikan data peserta di BP Jamsostek merupakan hal baik, tetapi seharusnya
data tersebut sebagai pembanding saja, bukan sebagai acuan. Dia mengusulkan agar
pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan serta Dinas Tenaga Kerja di daerah pro

385