Page 384 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 384
TIMBOEL SIREGAR: SUBSIDI GAJI HARUS TEPAT SASARAN
Jakarta, Pemerintah mewacanakan pemberian subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki gaji di
bawah Rp 5 juta, yaitu berupa uang tunai Rp 600 ribu selama 4 bulan. Pekerja yang akan
mendapatkan subsidi upah ini akan didasarkan pada pekerja yang sudah terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.
"Subsidi gaji ini baik dan patut didukung. Selama ini, faktanya, banyak perusahaan yang
terdampak Covid-19 sehingga upah pekerja dipotong karena cash flow perusahaan terganggu,
sementara roda produksi harus tetap berjalan. Memang memotong upah untuk tetap
menjalankan roda produksi pilihan sulit, tetapi lebih baik dibandingkan harus mem-PHK atau
merumahkan pekerja tanpa upah," ujar Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)
Timboel Siregar di Jakarta, Jumat (7/8/2020).
Timboel menilai subsidi gaji ini akan mampu mendongkrak daya beli pekerja sehingga
mendukung konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi
menjadi positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II yang tercatat minus 5,32 persen
menjadi persoalan serius bagi Pemerintah.
Pada kuartal II-2020 ini, konsumsi terkontraksi minus 5,51 persen. Oleh karenanya subsidi gaji
ini diharapkan mendongkrak konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menjadi positif di
kuartal III dan IV.
Namun demikian, kata Timboel, subsidi gaji ini harus memiliki mekanisme penerima peserta yang
memang benar-benar tepat sasaran, jangan sampai proses di program kartu prakerja yang tidak
tepat sasaran terulang di subsidi gaji ini.
Bila disebutkan penetapan peserta penerima subsidi gaji ini berdasarkan data yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan maka dipastikan subsidi ini belum tentu tepat sasaran seluruhnya, mengingat
masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, apalagi
untuk pekerja outsourcing dan kontrak kerja.
"Jangan sampai hanya karena tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja tersebut
tidak terjangkau oleh program subsidi gaji ini," katanya.
Kata Timboel, persoalan lainnya yang akan muncul adalah ada pengusaha yang mendaftarkan
upahnya sebatas upah minimum agar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan menjadi relatf lebih kecil,
padahal gaji sesungguhnya di atas 5 juta. Upah miniumum tertinggi di Indonesia saat ini masih
di bawah 5 juta. Bila ada pekerja yang bergaji di atas 5 juta namun didaftarkan ke BPJS
Ketenagakerjaan dengan sebatas upah minimum maka pekerja tersebut akan mendapatkan
subsidi tersebut.
"Ini tidak adil. Sementara itu masih banyak pekerja yang tidak didaftarkan pemberi kerja ke BPJS
Ketenagakerjaan yang sebenaranya berhak mendapatkan subdisi ini," katanya.
Menurut Timboel, menjadikan data peserta di BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal baik tetapi
seharusnya data tersebut sebagai pembanding saja, bukan sebagai acuan.
Dia mengusulkan agar pemerintah cq Kemnaker cq Disnaker pro aktif mendatangi perusahaan-
perusahaan sehingga bisa mendata langsung pekerja-pekerja yang memang terdampak Covid-
19, jangan sampai ada perusahaan yang mampu tetapi memanfaatkan subsidi ini untuk
mengurangi upah pekerja sehingga pekerjanya mendapat subsidi gaji dari pemerintah.
382
