Page 516 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 516
Judul Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Akan Terima Bantuan Rp 2,4
Juta
Nama Media kompas.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/08/07/131626926/karyawan-
bergaji-di-bawah-rp-5-juta-akan-terima-bantuan-rp-24-juta
Jurnalis Muhammad Idris
Tanggal 2020-08-07 13:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Erick Thohir (Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional) Bantuan tunai Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per dua
bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan
positive - Erick Thohir (Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional) Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk
mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan
mendorong pemulihan ekonomi
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Data 13 juta buruh yang
akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah tepat sasaran
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Program ini hampir mirip
dengan subsidi upah di beberapa negara, seperti di Selandia Baru, Eropa Barat, Singapura, dan
Australia
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Untuk penghasilan upah
buruh saja Rp 2,9 juta per bulan. Jadi yang Rp 5 juta itu bukan buruh, dan dia juga dapat. Ini
timbulkan kesenjangan antara Rp 2,9 juta sampai yang Rp 5 juta
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ini menurut saya jadi
dasar ketika diberikan ke kelompok antara Rp 2,92 juta hingga Rp 5 juta akan jadi masalah dan
uang itu akan sia-sia dan menjadi saving saja dan ini tentu saja akan sangat sulit untuk dorong
ekonomi jauh lebih tumbuh
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Ada ketidakadilan kalau
itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar, semua merasa berhak kalau
konteksnya pekerja. Itu menurut saya penting, bahkan kalau kita lihat pekerja formal 50 jutaan
pekerja
514
