Page 570 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 570
Judul Polemik Bantuan untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta, KSPI Beri
Peringatan dan Saran
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/07/polemik-bantuan-
untuk-pekerja-bergaji-di-bawah-rp-5-juta-kspi-beri-peringatan-dan-
saran
Jurnalis Pravitri Retno Widyastuti
Tanggal 2020-08-07 11:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance)
Ini timbulkan kesenjangan antara Rp 2,9 juta sampai yang Rp 5 juta
neutral - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance)
Untuk penghasilan upah buruh saja Rp 2,9 juta per bulan. Jadi yang Rp 5 juta itu bukan buruh,
dan dia juga dapat.
positive - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance)
Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar,
semua merasa berhak kalau konteksnya pekerja. Itu menurut saya penting, bahkan kalau kita
lihat pekerja formal 50 jutaan pekerja
neutral - Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance)
Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar,
semua merasa berhak kalau konteksnya pekerja.
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Terhadap program
pemberian bantuan gaji kepada buruh tentu KSPI setuju. Kami berharap program ini bisa segera
direalisasikan
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Data 13 juta buruh yang
akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah tepat sasaran
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jadi negara tidak boleh
melakukan diskriminasi
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Yang salah adalah
pengusaha yang nakal, bukan buruhnya. Karena menurut Undang-Undang BPJS, yang wajib
mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pengusaha
568
