Page 572 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

Ia pun menilai pemberian bantuan hanya pada pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
adalah hal yang tak adil.
"Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar,
semua merasa berhak kalau konteksnya pekerja." "Itu menurut saya penting, bahkan kalau kita
lihat pekerja formal 50 jutaan pekerja," tandas dia.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meminta agar
bantuan untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta segera direalisasikan.

Dilansir Tribunnews , Said mengatakan banyak buruh yang tidak mendapatkan upah penuh
selama pandemi Covid-19.

"Terhadap program pemberian bantuan gaji kepada buruh tentu KSPI setuju. Kami berharap
program ini bisa segera direalisasikan," ujarnya, Kamis.
Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan agar program ini bisa tepat sasaran, tepat guna dan disertai
pengawasan ketat.

"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah
tepat sasaran," imbuhnya.

Meski begitu, Said meminta agar bantuan untuk pekerja bukan hanya mereka yang terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan saja.

Mengutip Kompas.com , Said menyarankan agar pemerintah menggunakan data TNP2K
Sekretariat Wakil Presiden dan atau BPJS Kesehatan.

Sebagaimana diatur dalam konstitusi, kata Said, semua buruh adalah rakyat Indonesia yang
membayar pajak dan memiliki hak yang sama.

"Jadi negara tidak boleh melakukan diskriminasi," tandas Said.

Terlebih, ujar Said, pekerja yang tak terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan, bukanlah salah
mereka, melainkan pengusaha nakal.

"Yang salah adalah pengusaha yang nakal, bukan buruhnya. Karena menurut Undang-Undang
BPJS, yang wajib mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah
pengusaha," kata dia.

Syarat Pekerja yang Menerima Bantuan Menteri BUMN, Erick Thohir , mengungkapkan syarat-
syarat bagi pekerja yang bisa menerima bantuan.

Mengutip Kompas.com , pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta yang akan menerima bantuan,
harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, bantuan ini juga diperuntukkan bagi pekerja non-PNS dan BUMN.

"Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji
di bawah Rp 5 juta per bulan," jelas Erick dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

Tak hanya itu, Erick juga menuturkan pekerja yang akan mendapat bantuan adalah mereka yang
statusnya masih bekerja, belum di-PHK.

"Subsidi untuk membantu para pekerja yang masih bekerja hari ini." "Yang gajinya sudah
dipotong 50 persen, sudah ada yang dirumahkan, tapi belum dilepas (PHK) ya, tapi sudah
dirumahkan, yang jumlahnya 13,8 juta, gajinya di bawah Rp 5 juta." "Kita kasih program baru,
570