Page 697 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020

pengaduan agar membuka eligibility terhadap orang yang boleh dapat stimulus ini. Asalkan dia
memenuhi syarat dan bukti
positive - Febrio Nathan Kacaribu (Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan)
Yang sedang kami pikirkan bagaimana caranya seefisien mungkin, karena memang kami enggak
punya data. Datanya itu kami kumpulkan semua dan dipastikan bahwa ini lengkap dan bisa
dipertanggungjawabkan

Ringkasan

Pemerintah akan menggelontorkan bantuan langsung tunai ( BLT ) kepada pekerja bergaji di
bawah Rp5 juta demi membantu mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat
penyebaran virus corona .
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sudah menyiapkan anggaran Rp31 triliun untuk
melaksanakan rencana tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir membuka BLT akan diberikan ke 13
juta pekerja non PNS dan BUMN yang bergaji di bawah Rp5 juta.

KEBIJAKAN SETENGAH HATI CEGAH RESESI DARI BLT PEKERJA
Jakarta - Pemerintah akan menggelontorkan bantuan langsung tunai ( BLT ) kepada pekerja
bergaji di bawah Rp5 juta demi membantu mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat
penyebaran virus corona .

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sudah menyiapkan anggaran Rp31 triliun untuk
melaksanakan rencana tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir membuka BLT akan diberikan ke 13
juta pekerja non PNS dan BUMN yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Salah satu syaratnya, mereka terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan
digelontorkan demi mendongkrak daya beli pekerja yang tertekan corona.

Bantuan tersebut diharapkan bisa menopang kinerja pertumbuhan ekonomi yang minus 5,32
persen pada kuartal II 2020 kemarin sehingga bisa menghindarkan Indonesia dari resesi
ekonomi.

Namun, bantuan yang ditargetkan terealisasi pada September 2020 itu dinilai sejumlah kalangan
masih nanggung.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, misalnya, menyatakan bantuan tersebut
menunjukkan pemerintah masih setengah-setengah dalam menyelamatkan ekonomi dari
tekanan corona.
Itu tercermin dari sasaran penerima BLT pekerja yang hanya sebanyak 13,8 juta orang. Ia
mengatakan jumlah sasaran tersebut masih jauh dari ideal.

Pasalnya, jumlah tenaga kerja di Indonesia baik formal dan informal mencapai hampir 140 juta
jiwa. Artinya, perluasan BLT itu hanya bisa dinikmati segelintir pekerja.

Ia menyebut kebijakan tersebut justru diskriminatif.
"Memang kebijakan jaringan pengaman sosial perlu diperluas, tapi tidak boleh diskiriminatif.
Kalau kita mau memperluas, we do it the hard way , misalnya bisa universal basic income
seperti di Jepang, tapi jangka waktunya beberapa bulan," ucap Fithra kepada

695