Page 699 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 699

Soalnya, kelompok kaya punya kecenderungan untuk menahan konsumsinya jika pandemi masih
              terus berkecamuk.
              "Mereka masih punya daya beli, cuma masalahnya kan mereka tidak leluasa  spending  karena
              masih  ada  wabah.  Berarti  untuk  kalangan  atas  perlu  diberikan  optimisme  untuk  mereka
              berbelanja  salah  satunya  pemerintah  harus  lebih  serius  dalam  penanggulangan  wabah,"
              sebutnya.

              Di luar hal-hal tersebut, Faisal berpandangan BLT pekerja yang merepresentasikan kelompok
              menengah bawah itu juga tak ampuh mengungkit perekonomian karena jumlah penerimanya
              cuma 13,8 juta orang, atau 25 persen dari total pekerja formal.

              "Sebetulnya kategori karyawan sektor formal atau pegawai berdasarkan BPS itu sekitar 51 juta.
              Jadi yang dikatakan pemerintah 13 juta bergaji di bawah lima juta itu sekitar 25 persen total
              tenaga kerja," terangnya.

              Karena  itu,  agar  kebijakan  tersebut  lebih  optimal  dan  tepat  sasaran,  pemerintah  juga  perlu
              mengatur penyaluran BLT tersebut untuk pekerja di sektor informal. Misalnya, para pegawai
              Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pekerja lepas harian.

              Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuka pendaftaran calon penerima BLT
              dengan syarat dan kriteria tertentu.

              "Tidak mungkin dalam waktu singkat pemerintah meng-  capture  data sektor informal. Makanya
              kalau bisa, dibuka kanal pengaduan agar membuka  eligibility  terhadap orang yang boleh dapat
              stimulus ini. Asalkan dia memenuhi syarat dan bukti," tegas Faisal.

              Kepala  Badan  Kebijakan  Fiskal  (BKF)  Kementerian  Keuangan  Febrio  Nathan  Kacaribu
              membenarkan bahwa tantangan terbesar perluasan BLT untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 juta
              adalah validitas data.

              Karena  itu  hingga  saat  ini  skema  penyaluran  dan  hal  teknis  lain  terkait  BLT  tersebut  masih
              dibahas  oleh  Satuan  Tugas  (Satgas)  PEN.  "Yang  sedang  kami  pikirkan  bagaimana  caranya
              seefisien  mungkin,  karena  memang  kami  enggak  punya  data.  Datanya  itu  kami  kumpulkan
              semua dan dipastikan bahwa ini lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Febrio.

              (agt).





























                                                           697
   694   695   696   697   698   699   700   701   702   703   704