Page 698 - e- KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2020
P. 698
CNNIndonesia.com, Kamis (6/8) Selain sasaran, Fithra juga menyoroti potensi penyaluran yang
tak tepat sasaran lantaran pemerintah tak punya basis data yang memadai untuk menentukan
siapa pekerja di bawah Rp5 juta yang berhak mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak.
"Akan ada pertentangan di masyarakat ketika ada yang dapat ada yang tidak. Kriterianya juga
tidak pasti, yang formal atau informal? Kalau dia pekerja formal, katakanlah, oke, gaji Rp5 juta
ke bawah, tapi bagaimana definisinya, di range berapa? UMR tiap daerah saja beda," ujarnya.
Sorotan lain juga ia berikan pada nilai BLT untuk tiap pekerja yang sebesar Rp600 ribu. Meski
diberikan selama empat bulan berturut-turut, ia menganggap itu belum ideal.
Fithra menghitung untuk mendorong daya beli masyarakat yang tertekan corona, paling tidak
bantuan tambahan yang perlu diberikan bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta harusnya Rp1
juta rupiah per bulan per orang.
Ia mengakui besaran tersebut berpotensi menimbulkan pembengkakan belanja bantuan sosial
untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun ia melihat pemerintah masih punya
cukup ruang untuk melakukan refocusing anggaran serta menambah pembiayaan lewat
mekanisme burden sharing bersama Bank Indonesia.
Berdasarkan perhitungannya, setidaknya dibutuhkan Rp200-300 triliun untuk memperluas BLT
kepada pekerja formal dan informal-jika program yang ingin direalisasikan berupa temporary
universal basic income .
Meski demikian anggaran tersebut bisa lebih rendah jika sasaran BLT diubah menjadi per kepala
keluarga. Perhitungan tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan Eks Menteri Keuangan Era
SBY Chatib Basri dalam webinar bertajuk Mid-Year Economic Outlook 2020 lalu.
Jika memakai definisi World Bank, ada 115 juta orang di Indonesia yang masuk kategori kelas
menengah rentan miskin. Artinya, jika satu keluarga terdiri dari empat orang, ada sekitar 30 juta
rumah tangga rentan miskin yang butuh BLT dari pemerintah.
Dengan asumsi tersebut, maka kebutuhan anggaran untuk BLT expiring middle class adalah
sekitar Rp30 triliun per bulan. Sementara jika BLT diberikan selama satu tahun penuh, kebutuhan
anggarannya akan mencapai Rp360 triliun. "Saya kira balance sheet BI bisa ditambah sampai
Rp600 triliun," tutur Faisal.
Segendang Sepenarian, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
Mohammad Faisal mengatakan kebijakan pemerintah memperluas BLT ke pekerja dengan gaji
di bawah Rp5 juta tak akan efektif mendorong konsumsi rumah tangga yang anjlok pada kuartal
II 2020.
Sebab kontraksi konsumsi rumah tangga disebabkan oleh menurunnya permintaan kelompok
kaya. "Proporsi kelompok kaya dalam konsumsi rumah tangga memang hanya 20 persen, tapi
kontribusi mereka terhadap total pengeluaran mencapai 45,5 persen," papar Faisal.
Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan kelompok termiskin yang kontribusinya hanya
sebesar 17,7 persen terhadap total pengeluaran meski proporsinya dalam konsumsi rumah
tangga mencapai 40 persen.
"Sementara kelompok menengah yang proporsinya juga 40 persen, kontribusi atau share- nya
terhadap total pengeluaran juga masih di bawah kelompok kaya, yakni cuma 36,8 persen,"
imbuh Faisal.
Dengan mengacu pada data tersebut menurut Faisal penting bagi pemerintah untuk lebih serius
melakukan langkah penanggulangan pandemi Covid-19 di samping merealisasikan program PEN.
696
