Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 114
Judul Pasal UU Ciptaker yang Digugat KSPI, Salah Satunya Soal TKA
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qlfeq0409/pasal-uu-ciptaker-yang-
digugat-kspi-salah-satunya-soal-tka
Jurnalis Andri Saubani
Tanggal 2020-12-16 16:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyelesaikan perbaikan permohonan uji
materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Berdasarkan berkas permohonan perbaikan mereka, ada 48 ketentuan di dalam UU
Ciptaker yang hendak mereka uji.
Berdasarkan berkas permohonan yang diunggah di laman resmi MK, 48 ketentuan yang diuji
tersebut berasal dari tiga pasal di dalam UU Ciptaker, yakni pasal 81, pasal 82, dan pasal 83.
Pasal yang ketentuan di dalamnya paling banyak diuji ada pada pasal 81, yakni sebanyak 44
ketentuan. Sisanya dua ketentuan di pasal 82 dan dua ketentuan di pasal 83.
PASAL UU CIPTAKER YANG DIGUGAT KSPI, SALAH SATUNYA SOAL TKA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah menyelesaikan perbaikan permohonan uji
materi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi
(MK). Berdasarkan berkas permohonan perbaikan mereka, ada 48 ketentuan di dalam UU
Ciptaker yang hendak mereka uji.
Berdasarkan berkas permohonan yang diunggah di laman resmi MK, 48 ketentuan yang diuji
tersebut berasal dari tiga pasal di dalam UU Ciptaker, yakni pasal 81, pasal 82, dan pasal 83.
Pasal yang ketentuan di dalamnya paling banyak diuji ada pada pasal 81, yakni sebanyak 44
ketentuan. Sisanya dua ketentuan di pasal 82 dan dua ketentuan di pasal 83.
Ketentuan-ketentuan yang diujimaterikan di MK berkaitan dengan hal-hal terkait
ketenagakerjaan. Hal-hal itu, di antaranya soal lembaga pelatihan kerja perusahaan, pelaksana
penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pekerja
alih daya atau outsourcing.
Kemudian ketentuan soal waktu kerja, cuti, upah dan upah minimum, pemutusan hubungan
kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penggantian hak (UPH), dan uang penghargaan masa
kerja (UPMK), penghapusan sanksi pidana, dan jaminan sosial.
113
