Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020
P. 115
Dalam bagian kerugian konstitusional dijelaskan alasan gugatan itu diajukan. Salah satu di
antaranya soal tenaga kerja asing (TKA) yang diatur dalam Pasal 81 angka 4 UU Ciptaker itu.
Para pemohon merasa mendapatkan kerugian konstitusional dari aturan tersebut karena aturan
itu membuat pengaturan proses rekrutmen dan penempatan TKA di Indonesia menjadi lebih
mudah.
Di sana dijelaskan, pemberi kerja yang mempekerjakan TKA tidak lagi wajib memiliki izin, yakni
izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja cukup memiliki Rencana
Penggunaan TKA (RPTKA).
Tapi, di aturan itu tidak disebutkan secara jelas kriteria keterangan yang harus dimuat dalam
RPTKA yang sebelumnya ditentukan di UU ketenagakerjaan. Pemohon khawatir TKA dapat
mengisi lapangan pekerjaan yang semestnya adalah hak pekerja atau buruh Indonesia.
Berkas perbaikan permohonan bernomor 101/PUU-XVIII/2020 itu diberikan ke MK pada tanggal
7 Desember 2020 lalu. Berkas perbaikan permohonan ini diajukan oleh sejumlah pemohon.
Beberapa pemohon berasal dari serikat pekerja, yakni dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (KSPSI), FSPMI.
Kemudian ada juga pemohon berstatus pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja alih daya.
Para pemohon memberikan kuasa kepada 20 kuasa hukum dalam berperkara di MK.
Sebelumnya, MK telah menggelar sidang uji materi terhadap UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja yang diajukan oleh KSPI. Agenda sidang saat itu berupa pemeriksaan pendahuluan.
Sidang perkara bernomor 101/PUU-XVIII/2020 itu dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.
114
