Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 DESEMBER 2020

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengungkapkan, berdasarkan data per 14
Desember 2020, realisasi BSU telah menyentuh Rp 27,96 triliun atau 93,94% dari pagu sebesar
Rp 29,85 triliun.

Rinciannya, penyaluran BSU pada termin pertama mencapai Rp 14,71 triliun. Angka ini berhasil
menyentuh 12,26 juta pekerja atau 98,86% dari target pemerintah yakni 12,4 juta pekerja.
Kemudian pada termin kedua realisasinya mencapai Rp 13,2 triliun untuk 11,04 juta pekerja atau
89% target.

"Angka realisasi pada termin kedua memang belum sempurna, mengingat periode
penyalurannya masih berlangsung sampai akhir Desember 2020," kata Ida Fauziyah dalam
Keterangan Pers yang digelar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(KPC PEN), Rabu (16/12/2020).

Menaker menjelaskan, bantuan yang sudah direalisasikan sejak September 2020 ini diberikan
kepada pekerja yang memenuhi sejumlah syarat, yaitu berkewarganegaraan Indonesia (WNI),
terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan (TK) sampai Juni 2020, pekerja penerima
upah, dan gaji yang dilaporkan di bawah Rp 5 juta per bulan.

Total bantuan yang diberikan kepada setiap pekerja yang masuk kriteria sebesar Rp 2,4 juta.
Angka ini diberikan bertahap dalam dua termin, masing-masing sebesar Rp 1,2 juta.

Tercatat beberapa tantangan dalam melakukan realisasi BSU. Pada realisasi termin pertama
memang ditemukan sejumlah rekening bermasalah. Hal ini terungkap dari laporan bank-bank
penyalur.

"Kenapa tidak bisa 100% terealisasi, karena laporan bank penyalur mengatakan terdapat data
rekening yang bermasalah dan tidak dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas
adanya rekening retur tersebut, kami tidak diam. Kami kembalikan kepada BPJamsostek untuk
diperbaiki," ujar Menaker.
BPJamsostek mencatat ada 154.887 rekening bermasalah yang membuat BSU tidak bisa
ditransfer. Proses perbaikan data lantas dilakukan oleh BPJamsostek yang berkoordinasi dengan
kantor cabang di daerah, bank penyalur, pemberi kerja, bahkan sampai berkomunikasi dengan
nama-nama penerima bantuan. Hasilnya, sebanyak 87.963 rekening berhasil dipulihkan dan
telah diserahkan ke Kemnaker. Namun, masih ada 66.924 rekening yang masih dalam proses
perbaikan sampai saat ini.

Menaker juga menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran BSU. Kemnaker bahkan melibatkan pihak eksternal seperti KPK, BPK, dan BPKP untuk
ikut mendampingi jalannya proses penyaluran bantuan. Pada pertengahan penyaluran BSU
termin pertama, Kemnaker bersama dengan BPJamsostek juga turut menggandeng Ditjen Pajak
Kementerian Keuangan untuk melakukan pemadanan data penerima.

"Ini prinsip kehati-hatian yang kami lakukan mengikuti rekomendasi KPK. Upaya ini dilakukan
semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa BSU ini tepat sasaran.
Kami juga terus dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di
Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur, seluruhnya setelah itu kami kembalikan kepada kas
negara," kata Menaker.

Sumber:BeritaSatu.com.

109